Berita Malang Raya

17 Tahun Belum Beres, Dewan Berharap Sengketa Lahan Kalibakar Ada Solusi

"Harus ada penyelesaian di tingkat elite politis. Sebab sudah 17 tahun. Usia 17 tahun, harusnya sudah punya identitas baru," ungkap Zia Ulhaq.

SURYA.co.id | MALANG - Komisi A DPRD Kabupaten Malang berharap ada penyelesaian dalam sengketa lahan Kalibakar. Selama ini, HGU Kalibakar dipegang oleh PTPN 12.

Namun sejak 1997 ketika ada reformasi, sebagian besar lahan dikuasai warga. HGU Kalibakar sendiri sudah habis pada 2013 lalu.

"Harus ada penyelesaian di tingkat elite politis. Sebab sudah 17 tahun. Usia 17 tahun, harusnya sudah punya identitas baru," ungkap Zia Ulhaq, Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Malang, Kamis (30/7/2015).

Karena itu, komisi A ke BPN pusat. Sebab masalah itu tidak bisa diselesaikan di tingkat daerah. Pada 2013 lalu, warga sempat demo dan meminta agar pemerintah tidak memberikan perpanjangan HGU Kalibakar.

Menurut Zia, pihaknya hanya bisa menawarkan solusi yang sudah dikuasai warga ada proses redistribustri tanah dan yang dikuasai PTPN 12, itulah yang dimiliki. Namun masalah itu perlu keputusan dulu.

"Yang penting untuk menyelesaikan masalah ini, tidak ada saling curiga," ujar politisi Partai Gerindra ini.

Lahan Kalibakar kini dikuasai belasan ribu warga. Lokasi perkebunan Kalibakar melintasi enam desa di tiga kecamatan. Mereka terus berupaya menuntut redistribusi tanah seluas 2050 hektar tanah yang pernah digarap oleh PTPN 12.

"Kami sudah menguasai lahan sejak 1997 lalu dan berharap tanah ini diberikan kepada kami," ujar H Bawon Basuki, jubir warga Desa Bumirejo, Kecamatan Dampit.

Lahan yang dikuasai warga selain jadi lahan pertanian juga sudah jadi pemukiman.

Perkebunan Kalibakar ada di Desa Bumirejo dan Baturetno Kecamatan Dampit. Kemudian di Desa Tirtoyudo, Desa Tlogosari dan Desa Kepatihan Kecamatan Tirtoyudo serta Desa Simojayan Kecamatan Ampelgading.

Menurut Zia, BPN pastinya akan mengeluarkan izin perpanjangan HGU jika masalah tanah itu sudah clear dan clean.

Penulis: Sylvianita Widyawati
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help