Kediri

Penerima KIS di Kabupaten Kediri Tak Dijamin Dapat Berobat Gratis

"Kami menyesalkan dewan yang justru sibuk melakukan kunker daripada menerima aspirasi dari masyarakat"

Penerima KIS di Kabupaten Kediri Tak Dijamin Dapat Berobat Gratis
SURYAMALANG.COM/Didik Mashudi
Daniel Arisandi, Korlap Aksi demo Relawan Kesehatan saat orasi di depan pintu masuk Kantor DPRD Kabupaten Kediri, Rabu (24/2/2016). 

SURYAMALANG.COM, KEDIRI - Aksi demo para Relawan Kesehatan ke Kantor DPRD Kabupaten Kediri dilakukan karena ingin mengadukan nasib penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS). Masalahnya penerima KIS tidak dijamin dapat berobat gratis.

"Meski sudah punya KIS tapi faktanya pasien masih harus membeli obat sendiri. Ini bertolak belakang dengan Undang-Undang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)," tandas Daniel Arisandi, Korlap Aksi Relawan Kesehatan, Rabu (24/2/2016).

Diungkapkan Daniel, sesuai ketentuan dalam UU JKN, seluruh pemegang KIS bebas dari biaya apapun. Namun yang terjadi di masyarakat Kediri, masyarakat masih harus membayar lagi untuk membeli obat.

"Kami mendesak harus segera dilakukan evaluasi. Termasuk dari kabupaten dan kota harus melakukan evaluasi pelaksanaan JKN di daerahnya supaya berlangsung dengan baik," ungkapnya.

Selain itu para pemegang KIS juga sering mendapat perlakuan yang kurang baik dari petugas rumah sakit. Karena kalau mau rawat inap diberitahu kalau kamarnya sudah penuh. Sehingga pelayanan yang diterima tidak maksimal.

Daniel juga menyesalkan tidak ada satu pun anggota dewan dari Komisi D yang menemui dengan alasan masih melaksanakan kunker keluar kota. Padahal kedatangan para relawan telah dikoordinasikan dengan sekretariat dewan.

"Kami menyesalkan dewan yang justru sibuk melakukan kunker daripada menerima aspirasi dari masyarakat.
Padahal aspirasi yang kami sampaikan sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 45," tegasnya.

Karena tidak ada anggota dewan yang hadir, perwakilan Relawan Kesehatan hanya ditemui Sekretaris Dewan Solikin. Pihak sekwan hanya menjanjikan untuk memfasilitasi untuk mempertemukan dengan Komisi D awal Maret mendatang.

Penulis: Didik Mashudi
Editor: eko darmoko
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved