Malang Raya

Asosiasi PKL : Pemkot Malang Harus Lakukan Ini untuk Buktikan Peduli Wong Cilik

Pemkot Malang diharapkan tidak begitu saja lepas tangan terhadap nasib para PKL Ki Ageng Gribig

Asosiasi PKL : Pemkot Malang Harus Lakukan Ini untuk Buktikan Peduli Wong Cilik
SURYAMALANG.COM/Aflahul Abidin
Bedak PKL Ki Ageng Gribing, Kecamatan Kedungkandang, belum juga dibongkar oleh pemiliknya. Padahal, Pemkot menginstruksikan mereka untuk membongkar sendiri sebelum akhir Maret. 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Pemkot Malang diharapkan tidak lepas tangan terhadap nasib para PKL Ki Ageng Gribig meski dalam perjanjian awal telah disepakati bahwa para PKL siap pindah apabila tanah aset Pemkot itu dibutuhkan.

Pemkot harus bisa mencari jalan keluar karena hal tersebut berkaitan erat dengan mata pencaharian para PKL.

Hal itu disampaikan Ketua DPD Asosiasi PKL Indonesi (APKLI) Kota Malang Didien Siti Hardiyanto saat dihubungi suryamalang.com, Minggu (27/3).

Menurut dia, Pemkot perlu memfasilitasi para PKL dengan menyediakan tempat baru. Jika penyediaan tempat untuk bedak tak memungkinkan, Pemkot bisa menyediakan semacam pasar senggol untuk lapak dagang baru para PKL yang diusir.

“Mungkin kalau di (Kelurahan) Sawojajar bisa di depan ruko yang terpanjang itu. Para PKL bisa dibuatkan semacam pasar senggol. Tentu saja harus dikerjasamakan dengan pemilik ruko. Kalau perlu kerja sama juga dengan karang taruna sehingga tidak terjadi salah paham,” kata dia.

Dengan membuat sejenis pasar senggol untuk para PKL di Ki Ageng Gribik, Pemkot baru bisa dianggap sejalan dengan prinsip yang selama ini mereka suarakan, yaitu “peduli wong cilik”.

Didien menyebut, selama ini di Kota Malang belum memiliki sentra PKL sejenis pasar senggol. Apabila saran itu dipenuhi, ia yakin, program itu bisa menjadi percontohan untuk kecamatan lain.

“Di Sawojajar tempat yang paling cocok mungkin di halaman ruko itu kalau malam hari. Sementara kalau di Klojen, mungkin bisa juga diterapkan di Malam Night Market,” tambahnya.

Meski begitu, ia tetap menyalahkan para PKL yang mendirikan bangunan di atas tanah pengairan. Dalam aturan yang berlaku, para PKL memang dilarang untuk mendirikan bangunan semi permanen di atas lahan semacam itu. Alasan keamanan dan keselamatan menjadi penyebabnya.

“Perlu dipahami juga mungkin para PKL di sana tidak semuanya warga Sawojajar. Aturan pemberian tempat pasar senggol berupa tenda bisa diperketat, misalnya, hanya untuk para PKL asli wilayah itu. Hal tersebut juga bisa membuka lapangan pekerjaan baru. Misalnya, mengajak para karang taruna untuk mengurus masalah parkir,” tuturnya.

Penulis: Aflahul Abidin
Editor: musahadah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved