Malang Raya

Dewan Ingatkan Pemkot Malang Harus Hati-hati Soal Hak Lahan di Jalan Ki Ageng Gribig

Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Bambang Soemarto beranggapan, warga tidak mungkin mengklaim tanpa punya dasar sejarah yang kuat

Dewan Ingatkan Pemkot Malang Harus Hati-hati Soal Hak Lahan di Jalan Ki Ageng Gribig
IST
Logo Kota Malang 

SURYAMALANG.COM, KEDUNGKANDANG – Komisi C DPRD Kota Malang menyarankan agar pemerintah kota berhati-hati terhadap pembangunan Jl kembar Ki Ageng Gribig, Kecamatan Kedungkadang. Persoalan warga yang mengeklaim lahan harus dirundingkan. Meskipun Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPUPPB) sudah berencana menggeser jalan kembar menghindari lahan itu.

Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Bambang Soemarto beranggapan, warga tidak mungkin mengklaim tanpa punya dasar sejarah yang kuat. Nah, dasar itu harus diurai jika warga atau pemkot akan menerbitkan permohonan sertifikat ke BPN untuk masing-masing. “Harus ada polemik dan koordinasi. Jangan sampai hak pemilik diabaikan,” ungkap Bambang, Kamis (20/10/2016).

Ia menyayangkan sikap pemkot yang tidak mengajak dewan berkoordinasi ketika masalah ini pertama kali mencuat. Komisi C pun siap membantu warga apabila menyampaikan keluahannya ke dewan. Bentuk bantuan adalah memfasilitasi koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Menurut Bambang, masalah seperti ini bukan pertama kali terjadi di Kota Malang. Sebelumnya, saling klaim hak lahan juga pernah terjadi di Jalan Sulfat. Ia tak menjelaskan detail tentang masalah yang pernah terjadi di sana. Intinya, masalah-masalah semacam seharusnya menjadi pelajaran pemkot sebelum memulai sebuah proyek.

“Apalagi ini pembangunannya menggunakan DAK (Dana Alokasi Khusus),” ungkap dia.

Sementara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang masih belum akan mengambil langkah terkait status lahan milik negara di Jalan Ki Ageng Gribig. BPKAD masih akan berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan jajaran lain untuk mencari solusi.

Sapto Prapto Santoso, Kepala BPKAD Kota Malang, mengaku, belum menerima detail hasil pengukuran lahan berdasarkan sertifikat di bangunan warga Jalan Ki Ageng Gribig nomor 5. Tanpa melihat detail dan tanpa berkoordinasi dengan wali kota, pihaknya belum bisa berargumen lebih banyak.

“Riwayat (lahan) harus kita cek. Saya tidak bisa berargumen secara parsial. Harus ada koordinasi dulu dengan pihak-pihak lain,” ujarnya.

Penulis: Aflahul Abidin
Editor: eko darmoko
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved