Malang Raya

Pemkab Malang Dapat Jatah 15.500 Sertifikat Prona, Ini Peringatan untuk Hindari Pungli.

Dari 15.500 sertifikat itu tersebar di 41 desa dari 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Malang.

Pemkab Malang Dapat Jatah 15.500 Sertifikat Prona, Ini Peringatan untuk Hindari Pungli.
Tribunnews.com
ilustrasi 

SURYAMALANG.COM, SUKUN – Pemerintah Kabupaten Malang mendapat jatah 15.500 sertifikat untuk Proyek Operasi Naisonal Agraria (Prona). 15.500 sertifikat itu tersebar di 41 desa dari 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Malang.

Kepala Inspektorat Kabupaten Malang, Tridyah Maistuti mengatakan pemerintah desa harus cermat mengelola prona agar tidak terjerat kasus pungli atau korupsi.

Terkait bahaya pungutan liar dan korupsi, Tridyah juga mengatakan agar pemerintah desa segera membuat peraturan desa dengan cara bermusyawarah dengan warga.

Tridyah menegaskan, gratis yang dimaksud untuk prona itu ketika pemberkasan selesai yang kemudian dilimpahkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun proses sebelum pemberkasan itu selesai perlu biaya tersendiri.

“Panitia membutuhkan biaya, misalnya dari desa harus berhubungan dengan kantor pertanahan yang ada di kota. Berapa bensin yang dibutuhkan? Sepanjang biaya itu disepakatai dan dituangkan dalam aturan desa, maka tidak bisa disebut pungli,” ujarnya.

Tridyah menganjurkan agar perumusan Perdes tentang pembiyaan bersifat sewajarnya. Sewajarnya itu disesuaikan dengan kebutuhan lapangan panitia yang mengurus sertifikat. Jika biaya itu di luar kewajaran atau kepatutan, maka bisa disebut itu sebagai pungli.

Beberapa kepala desa yang mengikuti acara dan saat ini mendapat jatah prona enggan memberikan komenter ketika dimintai tanggapan. Hal serupa juga terjadi ketika SURYAMALANG.COM mencoba datang langsung ke kediaman beberapa kepala desa.

Sejumlah narasumber yang memberikan keterangan hanyalah kepala desa yang di desanya tidak ada prona. Kepala Desa Gading Kulon Wahyu Edy Prianto mengatakan kalau Perdes yang mengatur tentang tarif memang diperlukan. Sepanjang pengalamannya memimpin, desanya pernah mendapat prona.

“Bersama pemohon, musyawarah menentukan tarif agar menjadi kesepakat bersama di awal. Tapi saat itu tidak diperkuat Perdes,” ujarnya.

Sekdar diketahui, seminggu yang lalu, Pemkab Malang mendapat surat edaran dari Gubernur Nomor 140 tentang perlunya membuat peraturan tarif agar tidak terjadi pungli dan korupsi. Setelah mendapat surat itu, Pemkab Malang melakukan sosialisasi selama dua hari dengan mengundang seluruh kepala desa yang ada di Kabupaten Malang

Penulis: Benni Indo
Editor: Dyan Rekohadi
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help