SuryaMalang/

Malang Raya

Pemerintah Daerah Jangan Hanya Andalkan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus

Tata keuangan harus disiapkan sebaik mungkina demi pelaksanaan anggaran yang partisipatif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah Daerah Jangan Hanya Andalkan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus
istimewa
Uji Coba Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Kecamatan dan Unit Layanan Kecamatan di Malang 

SURYAMALANG.COM, MALANG – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI minta pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota tidak sekadar berharap perolehan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus (DAU-DAK).

Efisiensi anggaran daerah harus mulai disiapkan dari pola perencanaan matang dan mengedepankan efektivitas dan efisiensi belanja dan pembiayaan.

“Kebijakan DAK dan DAK akan berubah kalau pendapatan negara tidak sesuai harapan,” kata Deski Wijaya, Subdit Bimbingan Teknis Keuangan Daerah Kementrian Keuangan RI dalam rilis yang diterima SURYAMALANG.COM, Kamis (18/5/2017).

Deski mengungkapkan itu dalam Uji Coba Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Kecamatan dan Unit Layanan Kecamatan di Malang. Kegiatan ini berlangsung pada 15-19 Mei 2017

Bila pendapatan negara turun, otomatis nilai DAK dan DAU untuk daerah juga turun. Makanya perlu disiapkan kemampuan analisis untuk mewujudkan belanja daerah yang efektif dan efisien.

Tata keuangan harus disiapkan sebaik mungkina demi pelaksanaan anggaran yang partisipatif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dia menilai, daerah perlu melihat pendapatan sebelum menentukan pengeluaran dan rencana belanja. Terlebih beban keuangan pemerintah daerah sekarang sudah berkurang sejak berlakunya UU 6/2014 tentang desa.

Deski mencontohkan pemerintah pusat mulai serius melakukan efisiensi untuk setiap kegiatan kedinasan, seperti pemberlakuan anggaran makan dan minum pakai sistem bersama.

“Sekarang sajian makanan bersama dan serba makanan lokal karena murah dan sehat,” ujar Deski.

Deski mengakui, peran pemerintah pusat dalam meningkatkan kemampuan aparatur cukup terbatas. Selama ini hanya bisa menjangkau provinsi dan kabupaten atau kota.

Dari 542 daerah, ada 400 yang menjadi target sasaran pelatihan Kementrian Keuangan. Target tersebut baru bisa dicapai 200 daerah. Rencananya, Kementrian Keuangan akan mengejar pelatihan di 200 daerah secara bertahap pada 2017.

Penulis: Hesti Kristanti
Editor: Zainuddin
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help