Apeksi 2017

Mendagri Himbau Daerah Bikin Perda Tangkal Ormas Radikal, Pempov Jatim Siap

"Orang-orang baik kalau hanya berdiam, maka orang-orang jahat akan merajalela," kutipnya.

Mendagri Himbau Daerah Bikin Perda Tangkal Ormas Radikal, Pempov Jatim Siap
SURYAMALANG.COM/Hayu Yudha Prabowo
Menteri Dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo memberikan sambutan dalam Pembukaan Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2017 di Hotel Savana, Kota Malang, Rabu (19/7/2017) 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menghimbau daerah untuk segera membuat peraturan daerah tentang organisasi kemasyarakatan.

Perda ini sebagai langkah membendung organisasi yang berfaham radikal atau bertentangan dengan Pancasila.

"Saya menghimbau supaya daerah segera membuat Perda," ujar Tjahjo dalam pidato saat membuka Rakernas XII Apeksi di Kota Malang, Rabu (19/7/2017).

Dalam kesempatan wawancara dengan SURYAMALANG.COM usai pembukaan, Tjahjo menambahkan kalau rancangan Perda itu nanti bisa disesuaikan dengan peraturan menteri yang akan segera dibuat.

"Jadi nanti tinggal menyesuaikan saja," ujarnya. Ketika ditanya apakah pemerintah sudah mendata ormas berfaham radikal, Tjahjo menegaskan sudah.

"Tentu sudah, kami tidak ujug-ujug, tunggu saja," jawabnya ketika ditanya berapa banyak ormas berfaham radikal di Indonesia.

Sedang dalam pidatonya, Tjahjo menegaskan pemerintah tidak serta merta dalam menerbitkan Perpu No 2 Tahun 2017 tentang Ormas yang menimbulkan kontroversi. Menurutnya, pemerintah selama delapan tahun mencermati sebelum mengeluarkan Perppu itu.

"Orang bebas berserikat, membentuk organisasi, tetapi semua ada aturannya, ada konteks dan tujuannya," imbuhnya.

Di akhir pidatonya, Tjahjo kemudian menyitir kalimat Panglima Besar Jenderal Soedirman terkait maraknya paham radikal yang bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara.

Kalimat itu terkait dengan dorongan terhadap orang-orang yang memiliki niat baik untuk tidak hanya berdiam diri.

"Orang-orang baik kalau hanya berdiam, maka orang-orang jahat akan merajalela," kutipnya.

Karenanya, ia meminta kepada setiap kepala daerah untuk mencermati adanya paham yang bertentangan dengan dasar negara tersebut, salah satunya dengan cara menerbitkan Perda.

Pemprov Jatim sudah menindaklanjuti himbauan ini. Pemrpov Jatim kini sedang menggodok rancangan Perda itu. Bahkan tanggal 24 Juli nanti, Pemprov bakal menggelar FGD keempat kalinya terkait rancangan itu.

Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Dyan Rekohadi
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help