Malang Raya

Kades Takut, Bupati Malang Justru Bilang Begini Soal Anggaran Program Generasi Sehat dan Cerdas

Para Kades akan menunggu keluarnya Perbup Malang untuk mengalokasikan anggaran program generasi sehat dan cerdas dalam APBDes.

Kades Takut, Bupati Malang Justru Bilang Begini Soal Anggaran Program Generasi Sehat dan Cerdas
SURYAMALANG.COM/Ahmad Amru Muiz
Bupati Malang, H Rendra Kresna bertemu dengan para Kades usai memberikan paparan dalam workshop Generasi Sehat dan Cerdas Kabupaten Malang, Senin (14/8/2017). 

SURYAMALANG.COM, KEPANJEN -  Para Kepala Desa di Kabupaten Malang khawatir berurusan dengan hukum dalam menyusun APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Merekapun tidak berani mengalokasikan anggaran program generasi sehat dan cerdas dalam APBDes.

Untuk memasukkan anggaran program Pemkab itu mereka ingin ada dasar hukum ynag pasti.

Kepala Desa (Kades) Sumberoto kecamatan Donomulyo kabupaten Malang, Budi Utomo mengatakan, umumnya para Kades sekarang ini selalu khawatir menyusun APBDes dana desa (DD) dan anggaran dana desa (ADD). Meskipun program yang diminta dimasukkan dalam APBDes tersebut merupakan instruksi dari Kepala Daerah atau Bupati Malang secara langsung. 

"Kami tidak berani begitu saja memasukkan program ke APBDes semata untuk kehati-hatian. Seperti perintah Bapak Bupati agar kami menganggarkan program generasi sehat dan cerdas itu belum bisa kami realisasi dalam APBDes sebelum ada Perbup (Peraturan Bupati) sebagai dasar hukum jelas," kata Budi Utomo usai dengarkan arahan Bupati Malang dalam Workshop Generasi Sehat dan Cerdas (GSC) Kabupaten Malang, Senin (14/8/2017).

Untuk itu, dikatakan Budi Utomo, para Kades akan menunggu keluarnya Perbup Malang untuk mengalokasikan anggaran program generasi sehat dan cerdas dalam APBDes. Kemungkinan baru tahun depan program tersebut bisa dimasukkan dalam APBDes.

"Jadi untuk tahun ini rasanya para Kades belum berani memasukkan anggaran program tersebut dalam APBDes masing-masing desa," tandas Budi Utomo.

Bupati Malang, H Rendra Kresna mengatakan, program tersebut sebenarnya sudah ada dalam petunjuk teknis penggunaan DD atau ADD di setiap desa. Yakni masuk dalam petunjuk teknis program kesehatan dan pendidikan.

"Jadi rasanya tidak perlu ada Perbup untuk program itu. Mungkin cukup dengan SK Bupati nanti yang akan kami keluarkan sebagai dasar hukum untuk program tersebut," kata Rendra Kresna.

Memang, diakui Rendra Kresna, adanya kekhawatiran dari para Kades untuk memasukkan progran generasi sehat dan cerdas dalam APBDes bisa dimaklumi. Akan tetapi, para Kades juga harus menyadari pentingnya program tersebut untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan perkembangan desa mereka ke depan.

"Meski demikian, Pemkab tidak akan diam dan menyerahkan pelaksanaan program begitu saja ke Pemdes, tetapi akan terus membantu dan memberi pendampingan kepada Pemdes," tutur Rendra Kresna.

Penulis: Ahmad Amru Muiz
Editor: Dyan Rekohadi
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help