SuryaMalang/

Malang Raya

Pemkot Malang Luncurkan 5 Ranperda Baru, Padahal Ranperda Awal Tahun Belum Disahkan

Sekretaris Daerah Kota Malang Wasto menerangkan ada sejumlah kebijakan Presiden Joko Widodo dalam Nawacitanya belum terakomodasi dalam RPJMD

Pemkot Malang Luncurkan 5 Ranperda Baru, Padahal Ranperda Awal Tahun Belum Disahkan
SURYAMALANG.COM/Neneng Uswatun Hasanah
Wakil Wali Kota Malang, Sutiaji (tengah) 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Pemerintah Kota Malang kembali menggulirkan rancangan peraturan daerah (Ranperda) baru ke DPRD Kota Malang. Kali ini ada lima Ranperda yang diserahkan ke DPRD Kota Malang.

Penyerahan lima Ranperda ini ditandai dengan pembacaan nota pengantar oleh wali kota yang dibacakan oleh Wakil Wali Kota Malang Sutiaji dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota Malang, Selasa (12/9/2017).

Kelima Ranperda itu adalah Perubahan atas Perda Kota Malang No 7 Tahun 2013 tentang RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Malang tahun 2013 - 2018, Penyelenggaraan Reklame, Penyelenggaraan Usaha Perdagangan dan Perindustrian, Pengendalian Pengawasan Minuman Beralkohol, dan Perubahan atas Perda Kota Malang No 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Dalam pengantarnya, Sutiaji membacakan kenapa Pemkot Malang mengajukan kelima Ranperda tersebut. Ranperda perubahan atas Perda RPJMD 2013 - 2018 dilakukan karena adanya sejumlah perubahan di kebijakan pemerintah pusat.

"Karena itu daerah perlu menyesuaikan dengan kebijakan di pemerintah pusat, sebab pembangunan mengaju pada RPJMD dan itu harud menjadi dokumen dalam sebuah Perda," ujar Sutiaji.

Sekretaris Daerah Kota Malang Wasto menerangkan ada sejumlah kebijakan Presiden Joko Widodo dalam Nawacitanya belum terakomodasi dalam RPJMD Kota Malang.

"Sebab RPJMD Kota Malang dibuat sebelum Nawacitanya Pak Jokowi. Sehingga saat ini ada sejumlah penyesuaian yang harus disesuaikan dengan kebijakan pusat, termasuk dengan Nawacita pemerintahan Pak Jokowi. Juga adanya perubahan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang itu juga perlu diakomodasi melalui RPJMD," tegas Wasto.

Sedangkan Ranperda Penyelenggaraan Reklame perlu dibuat, seiring perkembangan dan pertumbuhan sebuah kota. Perkembangan dan pertumbuhan kota diikuti dengan munculnya reklame.

Karenanya, Pemkot Malang perlu membuat Perda Penyelenggaraan Reklame untuk menata reklame sesuai dengan standar keamanan, etika, dan estetika, serta memperhatikan aspek lingkungan dalam pemasangannya.

Sementara itu, Ranperda Penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian diajukan demi mewujudkan perekonomian yang adil dan makmur untuk masyarakat Kota Malang, juga menciptakan iklim investasi yang baik, sertai penciptakaan lapangan kerja.

"Lalu Ranperda Pengawasan dan pengendalian Minuman Beralkohol juga sangat penting untuk mengawasan peredaran minuman beralkohol, dan mencegah dampak buruknya bagi keamanan masyarakat dan ketertiban umum," imbuh Wawali Kota Malang Sutiaji.

Sedangkan Ranperda terakhir tentang perubahan Perda BPHTB diajukan untuk meningkatkan efektifitas dalam mendongkrak pendapatan asli daerah. Karenanya, Pemkot merasa perlu membuat payung hukum supaya lebih tegas, jelas, dan aplikatif bagi semua pihak.

Ketika Pemkot mengajukan lima Ranperda baru, sejumlah Ranperda yang awal tahun ini diajukan ke DPRD Kota Malang belum ada yang disahkan. Beberapa Ranperda itu antara lain Ranperda Cagar Budaya, dan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Menurut Ketua Pansus Ranperda Cagar Budaya Indra Cahyono, finalisasi Ranperda di tingkat Pansus sudah selesai.

"Kabarnya sudah dikirimkan ke Pemprov untuk koreksi, kami menunggu hasil lebih lanjut dari koreksi itu," ujar Indra.

Penulis: Sri Wahyunik
Editor: eko darmoko
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help