SuryaMalang/

Malang Raya

29 Instansi Milik Pemkab Malang Lemot Serap Anggaran

29 dari 44 instansi milik Pemkab Malang kurang maksimal menyerap anggapan. DPRD pun menolak usulan penambahan anggaran instansi yang kurang maksimal.

29 Instansi Milik Pemkab Malang Lemot Serap Anggaran
SURYAMALANG.COM/Ahmad Amru Muiz
Bupati Malang, Rendra Kresna (kiri) bertukar dokumen persetujuan P-APBD 2017 dengan Ketua DPRD Kabupaten Malang, Hari Sasongko, Rabu (13/9/2017). 

SURYAMALANG.COM, KEPANJEN - Sebanyak 29 dari 44 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) milik Pemkab Malang dinilai tidak maksimal menyerap anggaran.

Itu menjadi perhatian dan evaluasi DPRD Kabupaten Malang dalam pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) 2017.

Anggota DPRD Kabupaten Malang, Ahmad Rofik menjelaskan tidak maksimalnya penyerapan anggaran itu menjadi pertimbangan Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran (Tim-Ang) dalam menyetujui usulan PAPBD 2017.

Dimana usulan tambahan alokasi anggaran oleh 29 OPD terpaksa dievaluasi dalam pembahasan PAPBD.

“Prinsipnya, DPRD ingin anggaran APBD terserap habis untuk pembangunan yang bermanfaat bagi rakyat. Karena ada OPD yang serapan anggarannya minim, banyak usulan dalam P-APBD tidak disetujui,” kata Ahmad Rofik, Rabu (13/9/2017).

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Malang, Hari Sasongko menyebut minimnya penyerapan anggaran itu diketahui dari laporan evaluasi Inspektorat Kabupaten Malang.

Makanya dalam pembahasan P-APBD, banyak usulan tambahan anggaran dari OPD ditangguhkan dan dialihkan.

“DPRD tidak ingin ada anggaran tidak terserap habis. Sebab, umumnya anggaran untuk meningkatkan  kesejahteraan rakyat,” kata Hari Sasongko.

Dalam pembahasan P-APBD 2017, di antara usulan tambahan anggaran yang tidak disetujui adalah dari Dinas Pendidikan (Dindik).

Dindik sempat usul tambahan dana sampai Rp 3,9 miliar.

Namun, dalam evaluasi, Dindik baru menyerap anggaran sebesar Rp 1,5 miliar dari alokasi anggaran awal sekitar Rp 7 miliar untuk Bosda siswa kurang mampu.

“Itu cukup memprihatinkan. Anggaran tidak terserap habis, tetapi Dindik minta tambahan anggaran lagi,” tandas Hari Sasongko.

Sementara itu, Bupati Malang, Rendra Kresna mengatakan pembahasan dan hasil evaluasi P-APBD 2017 akan menjadi pertimbangan penyusunan R-APBD 2018.

Pihaknya berharap kinerja seluruh OPD konsisten terhadap peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan daya serap anggaran harus terus dilakukan OPD.

“Penyerapan anggaran yang maksimal sebagai langkah strategis untuk menggerakkan perekonomian daerah,” kata Rendra Kresna.

Penulis: Ahmad Amru Muiz
Editor: Zainuddin
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help