SuryaMalang/

Malang Raya

Peringatan Hari Tani Nasional di Kabupaten Malang, Berharap Pemerintah Berpihak Pada Petani

"Problem semacam itu rutin terjadi, tapi Pemerintah tidak bisa mengantisipasi dengan mengeluarkan kebijakan pro petani," ucap Hari Sis.

Peringatan Hari Tani Nasional di Kabupaten Malang, Berharap Pemerintah Berpihak Pada Petani
SURYAMALANG.COM/Sany Eka Putri
Ilustrasi 

SURYAMALANG.COM, KEPANJEN - Posisi para petani Indonesia sekarang ini dinilai semakin tidak menentu. Pasalnya, Pemerintah belum memiliki kebijakan yang betul-betul berpihak kepada kepentingan petani. Bahkan, petani seringkali dirugikan oleh kebijakan Pemerintah.

"Seharusnya dari momen hari tani tahun ini bisa digunakan Pemerintah untuk berpihak kepada petani agar sejahtera. Bukannya petani justru semakin disisihkan dengan kebijakan impor hasil pertanian," kata Hari Sis, Ketua Lembaga Pemantau Penyelenggaran Negara Republik Indonesia (LPPNRI) Kabupaten Malang, Senin (25/9/2017).

Dijelaskan Hari Sis, problem petani sebenarnya tidak ada perubahan dan hanya itu saja. Yakni soal kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi ketika dibutuhkan, harga jual hasil pertanian selalu jatuh ketika panen raya, dan penumpukan hasil panen di gudang karena stok melimpah, dan sebagainya.

"Problem semacam itu rutin terjadi, tapi Pemerintah tidak bisa mengantisipasi dengan mengeluarkan kebijakan pro petani," ucap Hari Sis.

Untuk itu, dikatakan Hari Sis, dengan Peringatan Hari Tani Nasional yang jatuh pada 24 September itu pihaknya sangat berharap agar pemerintah bisa menangani persoalan-persoalan yang sering terjadi pada petani, dan harus bisa menjaga pendistribusian pupuk bersubsidi, serta menjaga kestabilan harga hasil panen terutama untuk gabah dan beras agar petani maupun konsumen tidak dirugikan.

Selain itu, diharapkan pemerintah dapat segera mengeluarkan regulasi baru terkait harga gabah dan beras di tingkat petani.

"Kebijakan untuk petani agar tidak selalu dirugikan ketika mereka panen yang selalu diharapkan," ujar Hari Sis.

Sementara Aktivis Aliansi Perjuangan Rakyat Malang, Najib mengatakan, pihaknya melihat rakyat Indonesia saat ini sedang menghadapi situasi darurat agraria. Hal itu telah dibuktikan dengan maraknya perampasan dan monopoli tanah, penggusuran, kriminalisasi terhadap petani dan aktivis.

Seharusnya momen Peringatan Hari Tani Nasional pada 24 September 2017 sebagai waktu solidaritas dan propaganda untuk perjuangan rakyat tertindas dalam merebut kembali hak yang telah dirampas oleh korporasi dan penguasa.

Untuk itu, dikatakan Najib, pihaknya meminta kepada pemerintah harus tegas dalam menegakkan performa agraria sejati untuk kesejahteraan rakyat. Seperti dihentikan dan diselesaikannya konflik agraria yang terjadi pada rakyat, berikan jaminan sosial kepada rakyat, berikan kebebasan berpendapat dan beroganisasi agar petani bisa menyuarakan pendapat.

"Dan kami menolak keterlibatan militer di wilayah sipil," kata Najib.

Selama ini, tambah Najib, petani selalu pada posisi yang kalah, dan juga selalu dirugikan dalam memperoleh hak. Sementara yang selalu mendapatkan keuntungan besar yakni pada pihak korporasi atau yang memiliki uang besar.

"Dan mereka mudah untuk mempermainkan kehidupan petani," tutur Najib.

Penulis: Ahmad Amru Muiz
Editor: eko darmoko
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help