SuryaMalang/

Malang Raya

Ada Tindakan Buang Waktu dan Uang dalam Penerbitan SK Soal Sekda Kota Malang, Benarkah?

Tergugat dalam gugatan itu adalah Wali Kota Malang, M Anton. Gugatan itu dilayangkan 28 September 2017.

Ada Tindakan Buang Waktu dan Uang dalam Penerbitan SK Soal Sekda Kota Malang, Benarkah?
SURYAMALANG.COM/Neneng Uswatun Hasanah
Wali Kota Malang, M Anton. 

Saat itu Jarot berusia 55 tahun.

Sedangkan Mulyono berusia 53 tahun.

Sesuai PP 11/2017, BKD berkonsultasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) karena pendaftar kurang dari empat orang.

Dari hasil konsultasi itu, KASN menerbitkan surat rekomendasi.

Dalam surat itu disebutkan ketika pendaftar tidak terpenuhi di proses seleksi terbuka, KASN menyarankan bisa dilakukan pemilihan Sekda melalui mekanisme rotasi/mutasi dengan sejumlah persyaratan.

Sistem rotasi/mutasi itu harus diikuti minimal empat orang dengan syarat dilakukan assemen, penulisan makalah, dan wawancara, seorang eselon IIb, dan usia maksimal 58 tahun.

“Tetapi kalau rotasi dan mutasi itu kan antar SKPD. Kalau naik jabatan itu namanya promosi,” ujar Jarot. 

Dia menilai penerbitan SK itu diwarnai dengan tindakan membuang waktu dan uang.

Sebab, mekanisme yang dilalui dalam penerbitan SK itu melanggar beberapa aturan.

Jarot tidak memberi jawaban tegas saat ditanya alasan gugatan baru dilakukan dua bulan setelah pelantikan Sekda.

“Kalau tidak sekarang, kapan lagi melakukan amar ma’ruf itu. Saya tidak punya keinginan tidak loyal kepada pimpinan, atau nyalahi teman,” tegasnya.

Sementara itu, SURYAMALANG.COM belum bisa dikonfirmasi terkait gugatan tersebut.

Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Zainuddin
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help