Toleransi Beragama di Indonesia Hanya Fantasi, Ini Kata Human Rights Watch

ILUSI TOLERANSI BERAGAMA. Ini kecaman keras pimpinan lembaga pengawas HAM untuk Jusuf Kalla, juga pemerintah Indonesia.

Toleransi Beragama di Indonesia Hanya Fantasi, Ini Kata Human Rights Watch
@PhelimKine
Phelim Kine, Deputi Direktur Human Rights Wacth untuk Divisi Asia. 

SURYAMALANG.com - Phelim Kine, Deputi Direktur Human Rights Wacth untuk Divisi Asia, mengecam pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mencerminkan pengabaian terhadap peraturan diskriminatif di Indonesia. 

Phelim Kine juga menyebut toleransi beragama di Indonesia hanya fantasi.

Hal itu disampaikan Phelim Kine, sebagaimana dikutip SURYAMALANG.com dari tulisannya di laman Human Rights Watch, 30 Oktober 2017.

Phelim mengacu pada pernyataan Jusuf Kalla pekan lalu yang memuji toleransi beragama di Indonesia sebagai "lebih baik daripada di negara lain" dan sebuah model "bagi negara-negara lain untuk belajar toleransi agama."

Menurut Phelim, pernyataan Kalla itu mencerminkan ketidakpedulian pemerintah terhadap pengaruh korosif undang-undang yang diskriminatif, sebuah ancaman nyata bagi agama minoritas di negara Indonesia.

Ia mengingatkan, pada September lalu, dalam tinjauan berkala Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai catatan hak asasi manusia di Indonesia, pemerintah meneguhkan undang-undang yang membidik kelompok minoritas agama.

Menurut Phelim, Indonesia nyata-nyata menolak rekomendasi dari negara-negara anggota PBB agar mencabut undang-undang tersebut.

Indonesia juga menolak rekomendasi untuk mengubah atau mencabut undang-undang yang membatasi hak kebebasan berpikir dan beragama.

Phelim menyatakan, kelompok minoritas di Indonesia pantas khawatir karena undang-undang diskriminatif sering digunakan untuk mengadili dan memenjarakan anggota minoritas agama.

Korban terakhir termasuk tiga mantan pemimpin komunitas Gafatar, menyusul penggusuran paksa terhadap lebih dari 7.000 anggota Gafatar dari perkumpulan mereka di Kalimantan, tahun lalu.

Kasus lainnya adalah mantan gubernur DKI Jakarta, Basuki "Ahok" Purnama yang dijatuhi hukuman dua tahun penjara pada Mei lalu.

Menurut Phelim, Kementerian Agama juga ingin memperkuat dan memperluas ruang lingkupnya melalui RUU Perlindungan Hak-hak Agama, yang kemungkinan akan dibahas di DPR akhir tahun ini.

Phelim menyebut kaum minoritas agama di Indonesia melihat kesenjangan antara retorika kebebasan beragama versi pemerintah dan kenyataan di lapangan.

"Kalla harus secara terbuka mengakui bahwa dengan menggembar-gemborkan 'model toleransi beragama' yang ilusi, tidak hanya menunjukkan upaya menipu diri sendiri namun juga penghinaan terhadap kaum minoritas agama yang berisiko terdampak oleh undang-undang diskriminatif ini," tulisnya.

Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help