SuryaMalang/

Malang Raya

Terkait Plengsengan Longsor, Pemkot Malang Akui Kurang Maksimal Awasi Pembangunan Perumahan

Pemkot juga bakal mengevaluasi longsor yang terjadi di Perumahan Joyogrand Inside yang menyebabkan tewasnya satu orang, Minggu (12/11/2017).

Terkait Plengsengan Longsor, Pemkot Malang Akui Kurang Maksimal Awasi Pembangunan Perumahan
SURYAMALANG.COM/Hayu Yudha Prabowo
Polisi dan petugas BPBD Kota Malang melihat lokasi longsor di Perumahan Joyogrand Inside, Kota Malang, Senin (13/11/2017). Longsor yang terjadi pada 12 November 2017 sore ini mengakibatkan satu penghuni tewas dan satu penghuni luka-luka. 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mengakui pengawasan terhadap pembangunan kawasan perumahan kurang maksimal. Karenanya ke depan, Pemkot bakal memaksimalkan pengawasan tersebut.

Pemkot juga bakal mengevaluasi longsor yang terjadi di Perumahan Joyogrand Inside yang menyebabkan tewasnya satu orang, Minggu (12/11/2017).

( BERITA TERKAIT - Plengsengan Longsor Tewaskan 1 Korban, Warga Joyogrand Inside Kota Malang Takutkan Hal Ini )

"Ada kekurang-maksimalan dalam pengawasan, makanya ini akan menjadi referensi dalam pengawasan. Akan kami koordinasikan untuk mencari penyebab dan mengurai persoalan, kenapa longsor itu bisa terjadi," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Wasto kepada SURYAMALANG.COM, Senin (13/11/2017).

Dirinya mengaku belum mendapatkan laporan hasil pemantauan dari DInas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Malang paska kejadian itu. Dirinya baru menerima laporan tentang kejadian tanah longsor yang merenggut satu nyawa itu.

Wasto menjanjikan dalam waktu dekat bakal mengumpulkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Rapat itu untuk mengevaluasi peristiwa itu. Termasuk memeriksa apakah pembangunan kawasan itu sudah memenuhi prosedur standar operasional.

"Kalau perumahan itu sudah berdiri, logikanya dia sudah mengantongi izin seperti IMB. Tetapi perlu kita lihat lagi apakah pembangunannya sesuai prosedur standar operasinal, pengawasan-pengawasan ini yang harus ditingkat.

"Pengawasan itu antara lain apakah pembangunan sesuai dengan rencana tapak (site plan), ruang publik, drainase, kawasan terbangun dan sebagainya," tegas Wasto.

Ketika ditanya apakah ada sanksi untuk pengembang jika ditemukan indikasi kelalaian dalam pembangunan, Wasto menegaskan sanksi ataupun teguran itu harus didasarkan kepada peraturan.

"Sehingga segalanya terukur, kalaupun ada sanksi ya mengacu ke peraturannya," imbuhnya.

Halaman
12
Penulis: Sri Wahyunik
Editor: eko darmoko
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help