SuryaMalang/

Malang Raya

Polemik Tarif Air untuk PDAM Kota dan Pemkab Malang Akhirnya Ditangani Kemendagri, Simak Solusinya

Terdapat tiga poin penting terkait penentuan tarif biaya jasa pengelolaan sumber daya air.

Polemik Tarif Air untuk PDAM Kota dan Pemkab Malang Akhirnya Ditangani Kemendagri, Simak Solusinya
Tribunnews.com
ilustrasi 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Pemerintah Kota Malang dan Pemerintah Kabupaten Malang akhirnya berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait penentuan tarif biaya jasa pengelolaan sumber daya air dari sumber mata air Wendit Kabupaten Malang.

Menurut Ketua DPRD Kota Malang Abdul Hakim, konsultasi itu dilakukan, Selasa (14/11/2017) di Kemendagri.

Hakim menyebutkan beberapa poin hasil konsultasi tersebut.

Terdapat tiga poin penting terkait penentuan tarif biaya jasa pengelolaan sumber daya air.

Pertama, sepakat penentuan tarif biaya pengelolaan sumber daya air dilakukan oleh Tim Evaluasi Tarif sebagaimana diatur dalam Permen PUPR No no 18/PRT/M/2015 pasal 8 ayat 2 dengan melibatkan Pemkot Malang, Pemkab Malang, Pemprov Jatim dan Kemendagri dengan batas waktu paling lama tiga bulan dan difasilitasi Pemprov Jatim.

Kedua, sepakat melakukan penyesuaian perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Ketiga, Pemprov Jatim segera membentuk rencana aksi penyelesaiaan poin 1 dan 2.

"Jadi nanti yang menentukan tim yang dibentuk oleh Provinsi, punya masa kerja paling lama tiga bulan dan difasilitasi oleh Pemprov," ujar Hakim kepada SURYAMALANG.COM, Selasa (14/11/2017).

Konsultasi itu dilakukan untuk menghindari makin panjangnya polemik terkait pemanfaatan air oleh Pemkot Malang.

"Polemik air tidak boleh berkepanjangan sebab air ini kebutuhan dasar hajat hidup orang banyak.

Halaman
12
Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Dyan Rekohadi
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help