Malang Raya

Program Dana Desa Harus Dimanfaatkan Bagi Kesejahteraan Desa

lahirnya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bagi masyarakat adalah pondasi awal dan semangat baru untuk membangun tanah kelahirannya

Program Dana Desa Harus Dimanfaatkan Bagi Kesejahteraan Desa
IST
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Sosial Indonesia (LKSI) Malang Syaifudin Syam 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Program padat karya cash telah disepakati anggarannya oleh empat menteri sebesar 30% dari dana desa Rp 60 triliun. Pada tahap awalnya, program tersebut akan berfokus pada 100 desa terlebih dahulu.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa program tersebut akan fokus pada desa yang tertinggal dan desa dengan tingkat stanting atau gangguan perkembangan yang tinggi.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Sosial Indonesia (LKSI) Malang Syaifudin Syam mengatakan, lahirnya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bagi masyarakat adalah pondasi awal dan semangat baru untuk membangun tanah kelahirannya.

Menurutnya, program dana desa dan program lain yang menjadikan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sebagai tujuan, telah menjadi spirit tambahan bagi masyarakat desa untuk berubah, membangun ekonomi melalui potensi desa dan menciptakan produk unggulan kawasan pedesaan sebagai tonggak awal menuju desa maju dan mandiri.

"Dengan kemajuan dan kemandirian desa diharapkan akan menekan laju urbanisasi. Karena desa menjadi lahan perekonomian baru dan membuka lapangan pekerjaan baru di desa," kata Syaifuddin di Malang, Senin (25/12/2017).

Syaifuddin mengatakan, untuk mencapai tujuan desa maju dan mandiri, maka desa tidak bisa dibiarkan sendirian. Oleh karenanya, dibutuhkan sinergi multi stakeholder untuk turun tangan, urun rembug membantu masyarakat desa membangun desanya.

Program dana desa yang salah satu cita-citanya mewujudkan desa sejahtera, telah mampu membangun kesadaran masyarakat desa dan pemuda desa untuk bergerak membenahi diri.

Syaifuddin merujuk hasil monitoring LKSI di desa Tamanasri, kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang. Para pemuda di desa tersebut melakukan gerakan bersih desa, membangun desanya secara swadaya, tanpa bantuan pihak swasta maupun perguruan tinggi.

"Tanpa perhatian berbagai pihak, terutama pihak perguruan tinggi sebagai wadah kumpulan kaum intelektual berwawasan tinggi, dan dorongan dari pemerintah gerakan pemuda desa yang hanya bermodalkan semangat itu tak akan bertahan lama dan tak akan menemukan arah yang tepat," tegasnya.

Dia mewanti-wanti supaya program dana desa yang cita-citanya mulia ini agar dikawal oleh berbagai pihak. Pengelolaan dana desa pun, lanjut dia, harus dikelola secara akuntabel dan transparan.

Jangan sampai ada kepala desa dan aparat desa lain, bahkan pejabat di atasnya melakukan 'bancaan' dana desa untuk kepentingan diri sehingga berujung di penjara.

"Oleh karena itu, perlu adanya pelatihan manajemen pengelolaan dana desa secara transparan dan amanah," pungkasnya.

Penulis: Sylvianita Widyawati
Editor: eko darmoko
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help