Nasional

KPK Cegah dan Tangkal Bekas Pengacara Setya Novanto ke Luar Negeri

OBSTRUCTION OF JUSTICE. Selain Fredrich Yunadi, ada tiga orang lagi yang dinilai menghambat penanganan perkara Setya Novanto. -->>

KPK Cegah dan Tangkal Bekas Pengacara Setya Novanto ke Luar Negeri
tribunnews
Bekas pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi 

SURYAMALANG.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan permohonan cegah dan tangkal (cekal) ke luar negeri terhadap bekas pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pencegahan ini terkait proses penyelidikan dugaan tindak pidana mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dengan tersangka Setya Novanto.

"KPK mengirimkan surat kepada pihak Imigrasi Kemenkum HAM tentang pencegahan terhadap empat orang," ujar Febri di Gedung KPK Jakarta, Selasa (9/1/2018).

Tiga orang lainnya yang juag dicegah ke luar negeri adalah Reza Pahlevi, M Hilman Mattauch, dan Achmad Rudyansyah.

Reza Pahlevi adalah ajudan Setya Novanto dan M Hilman Mattauch adalah kontributor Metro TV yang mengemudikan mobil bersama Setya Novanto saat menabrak tiang listrik.

Sedangkan Achmad Rudyansyah adalah orang suruhan Yunadi saat melaporkan dua pimpinan dan penyidik KPK ke Bareskrim Polri, Jakarta, Oktober 2017 lalu. 

Pencegahan dilakukan selama enam bulan ke depan, terhitung sejak 8 Desember 2017.

Menurut Febri, pencegahan ini dilakukan karena KPK merasa keterangan keempat orang tersebut masih sangat dibutuhkan dalam perkara yang sedang diselidiki.

Sebelumnya, Febri mengingatkan seluruh pihak agar tidak menghambat proses persidangan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik dengan terdakwa Setya Novanto.

Febri menegaskan bahwa pihak yang menghambat penanganan perkara yang sedang berjalan dapat dikenai ancaman Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) atau obstruction of justice.

"Pada pihak lain, KPK mengingatkan agar tidak berupaya menghambat penanganan perkara yang sedang berjalan. Terdapat risiko hukum yang cukup berat seperti diatur di Pasal 21 UU Tipikor atau obstruction of justice," ujar Febri saat memberikan keterangan di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (13/12/2017).

Pasal 21 UU Tipikor menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama dua belas tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150 juta dan paling banyak Rp 600 juta. kompas.com

Editor: yuli
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved