SuryaMalang/
Home »

Batu

Malang Raya

Enam Perda di Kota Batu Dicabut Mendagri Karena Dianggap Sudah Basi

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Batu juga berasal dari tempat hiburan. Apalagi Kota Batu berkembang karena lokasi wisata

Enam Perda di Kota Batu Dicabut Mendagri Karena Dianggap Sudah Basi
Instagram/humas_pemkotbatu
Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko. 

SURYAMALANG.COM, BATU - Sejumlah Peraturan Daerah (Perda) di Kota Batu dicabut berdasarkan keputusan Mendagri karena disinyalir menghambat birokrasi dan perizinan investasi.

Enam Perda di Kota Batu yang dicabut adalah Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pelayanan di Bidang Pengairan.

Selanjutnya ada Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2005 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Batu, Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil, serta Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan.

Dalam pencabutan Perda ini, ada Perda Kota Batu yang dianggap sudah kedaluwarsa alias basi. Hal itu diakui oleh Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko.

Dewanti mengatakan dari enam Perda yang dicabut ini memang sudah kedaluwarsa, sehingga pihaknya juga sepakat untuk dicabut.

"Ya agar tidak menghambat iklim perekonomian dan pelaku usaha di Kota Batu. Memang ada Perda yang dicabut ada juga yang direvisi atau dibatalkan," kata Dewanti seusai pembacaan pembatalan Raperda di DPRD Kota Batu, Rabu (10/1/2018).

Selain itu, Perda yang dibatalkan, seperti Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2012, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan.

Pembatalan perda ini dikarenakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum. Dalam hal ini, Dewanti masih akan membahas dengan pihak Dewan.

Karena, Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Batu juga berasal dari tempat hiburan. Apalagi Kota Batu berkembang karena lokasi wisata.

"Pasti nanti ada kajian selanjutnya. Mana yang masuk ke daerah, mana yang masuk ke pusat. Karena memang hampir 70 persen PAD Kota Batu ini dari pajak hiburan," imbuh Dewanti.

Ketua DPRD Kota Batu, Cahyo menambahkan, Pemkot Batu seharusnya segera memperbaiki dan menata kembali produk hukum di Kota Batu. Agar dapat meningkatkan kehidupan masyarakat Kota Batu khususnya.

"Karena itu kita harus segera mengambil langkah dengan mencabut beberapa Peraturan Daerah yang telah dicabut atau dibatalkan baik oleh Menteri Dalam Negeri maupun oleh Gubernur Jatim. Kalau memang ada yang direvisi, segera, jangan terlalu lama lah," kata Cahyo.

Penulis: Sany Eka Putri
Editor: eko darmoko
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help