Malang Raya

MCW Sebut Ada Pemborosan Anggaran Dana Pilkada di KPU Kota Malang, Berikut Ini Rinciannya

KPU Kota Malang menerima dana hibah dari Pemkot Malang sebesar Rp 30,2 miliar untuk Pilkada Kota Malang 2018.

MCW Sebut Ada Pemborosan Anggaran Dana Pilkada di KPU Kota Malang, Berikut Ini Rinciannya
KPU 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Malang Corruption Watch (MCW) melihat ada beberapa pemborosan dalam penganggaran dana hibah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Malang 2018 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang.

MCW membedah alokasi anggaran dan penganggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan langsung itu.

KPU Kota Malang menerima dana hibah dari Pemkot Malang sebesar Rp 30,2 miliar untuk Pilkada Kota Malang 2018.

Anggaran itu dialokasikan untuk sejumlah kegiatan mulai dari tahapan sosialisasi sampai dengan pencoblosan, penghitungan, sampai dengan penetapan pemenang.

MCW menyoroti terdapat enam poin dalam pengalokasian anggaran yang disebut pemborosan dan tidak tepat sasaran.

Pertama, dimulai dari jumlah dana hibah Pilkada 2018 yang naik signifikan dibandingkan Tahun 2013.

Anggaran dana Pilkada dihitung berdasarkan antara lain tempat pemungutan suara (TPS) dan laju inflasi.

Kenaikan jumlah TPS dan laju inflasi membuat sebuah dana Pilkada naik.

"Kenaikannya terlalu banyak jika memakai parameter antara lain kenaikan jumlah TPS dan laju inflasi. Dalam hitungan kami, idealnya dana hibah Pilkada Tahun 2018 berkisar Rp 20,9 miliar," ujar Ibnu Syamsu dari Divisi Pengorganisasian MCW, Sabtu (13/1/2018).

Tahun 2013, dana Pilkada untuk KPU sebesar Rp 18 miliar.

Halaman
123
Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Dyan Rekohadi
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help