Pajak Rokok Elektrik hingga 57 Persen, Sarat Kepentingan Industri Rokok

PAJAK ROKOK ELEKTRIK 57 PERSEN. Ada kepentingan industri rokok di balik kebijakan itu? Maklum, rokok kuno makin tidak populer.

Pajak Rokok Elektrik hingga 57 Persen, Sarat Kepentingan Industri Rokok
blit.art
ILUSTRASI - Liquid rokok elektrik. 

SURYAMALANG.COM, JAKARTA - Ketua Bidang Legal dan Business Development Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) Dendy Dwiputra menilai, indutri rokok tidak perlu khawatir dengan perkembangan rokok elektrik atau vape di Indonesia.

“Kami yakin mereka lebih advance dari industri kami, kenapa meski takut? Kami bukan musuh,” ujarnya dalam acara Polemik MNC Trijaya FM di Jakarta, Sabtu, (27/1/2018).

Menurut Dendy, sampai saat ini para pelaku bisnis vape bukanlah tandingan pelaku usaha rokok yang sudah mapan. Sebab, pelaku bisnis vape adalah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Selain itu, bila dilihat dari sisi konsumen, kata Dendy, maka industri rokok juga jauh masih unggul jauh. Sebab saat ini, pengguna vape baru mencapai 1 juta pengguna di Indonesia.

Sementara itu, berdasarkan angka yang disebutkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dari 261 juta penduduk Indonesia, 36,3 persennya atau 94,7 penduduk Indonesia menjadi perokok.

“Jadi industri rokok belum perlu khawatir,” kata dia.

Sebelumnya, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bima Yudhistira mengatakan terkejut dengan tarif cukai cairan atau 'liquid' rokok elektrik atau vape yang mencapai 57 persen.

Ia menilai, kebijakan itu syarat kepentingan dari industri rokok yang sudah mapan.

Berdasarkan data saat ini, liquid vape yang beredar mencapai 2 juta liquid. Angka ini dinilai sangat kecil bila dibandingkan dengan jumlah rokok yang mencapai 331 miliar batang per tahun.

Meski begitu, kata Bima, peredaran liquid vape diyakini akan terus berkembang dalam kurun waktu 5-10 tahun ke depan. Hal inilah yang dinilai membuat perusahaan rokok khawatir pangsa pasarnya kian turun. kompas.com

Editor: yuli
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help