SuryaMalang/

Pilkada Kota Malang

'Hamba Allah' Dilarang Hadir di Kampanye Pilkada Kota Malang, Ini Alasannya . . .

Saya ingatkan juga jangan sampai terlambat. Karena kalau terlambat, bahkan dua menit saja, fatal akibatnya. Pasangan calon bisa dibatalkan

'Hamba Allah' Dilarang Hadir di Kampanye Pilkada Kota Malang, Ini Alasannya . . .
IST
Maskot Pilkada Kota Malang 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Dana kampanye calon kepala daerah tidak mengenal sumbangan 'Hamba Allah'. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang Fajar Santosa mengingatkan hal ini kepada petugas penghubung (liason officer/LO), pengurus partai politik, juga calon kepala daerah di Pilkada Kota Malang 2018.

Fajar mengingatkan, semua sumbangan dana kampanye yang diterima calon kepala daerah ataupun partai politik (Parpol) harus tertulis secara transparan.

"Siapa penyumbangnya. Sumber dana kampanye itu jelas asal usulnya. Kalau selama ini dikenal istilah sumbangan dari 'Hamba Allah' itu tidak terjadi. Harus jelas karena dicatat dan dilaporkan," ujar Fajar, Selasa (30/1/2018).

Awam ditemui di Indonesia, kalau dalam penggalangan dana untuk kegiatan kemanusiaan dan sosial, tertera nama 'Hamba Allah' sebagai penyumbang. Tetapi hal ini tidak berlaku bagi dana kampanye.

Sebab penerima dana kampanye diwajibkan melaporkan dana kampanyenya kepada KPU. Pelaporan itu terdiri atas pemasukan dan penerimaan, serta nama penyumbang dan nilai sumbangan dari masing-masing penyumbang.

Karenanya untuk Pilkada dan Pilgub serentak 2018 nanti, pada 14 Februari atau sehari sebelum masa kampanye, para calon kepala daerah harus sudah melaporkan dana kampanyenya. Termasuk calon kepala daerah yang bakal berkompetisi di Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang 2018.

"Harus dilaporkan masuk dalam Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)," imbuhnya.

LADK ini untuk mengetahui berapa dana kampanye masing-masing calon kepala daerah sebelum masa kampanye. Setelah masa kampanye berakhir, calon juga harus melaporkannya ke KPU. Pelaporan dana kampanye usai masa kampanye paling akhir adalah 24 Juni 2018, atau sehari setelah masa kampanye berakhir.

Masa kampanye Pilkada dan Pilgub 2018 mulai 15 Februari sampai 23 Juni 2018.

"Saya ingatkan juga jangan sampai terlambat. Karena kalau terlambat, bahkan dua menit saja, fatal akibatnya. Pasangan calon bisa dibatalkan. Jadi jika tidak ingin dibatalkan, Paslon harus menaati aturan ini," tegas Fajar.

Dana kampanye ini diatur dalam Peraturan KPU No 4 Tahun 2017. Terdapat sejumlah larangan terkait dana kampanye. Antara lain calon kepala daerah tidak boleh menerima sumbangan dana kampanye dari lembaga BUMN, BUMD, APBN, ataupun APBD. Jumlah sumbangan juga dibatasi.

Kota Malang termasuk satu dari 171 daerah di Indonesia yang mengikuti Pilkada serentak 2018. KPU Kota Malang menerima tiga pendaftar pasangan yakni Anton - Syamsul Mahmud, Ya'qud Ananda Gudban - Wanedi, dan Sutiaji - Sofyan Edi Jarwoko. KPU akan menetapkan apakah mereka lolos ke tahap selanjutnya pada 12 Februari 2018.

Penulis: Sri Wahyunik
Editor: eko darmoko
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help