Surabaya

Diduga Kuat, Mantan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko Tahu Pembicaraannya Soal Tender Disadap KPK

Hal itu terungkap dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang dibacakan jaksa KPK, Iskandar Marwanto SH saat sidang di Pengadilan Tipikor

Diduga Kuat, Mantan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko Tahu Pembicaraannya Soal Tender Disadap KPK
SURYAMALANG.COM/Anas Miftakhudin
Mantan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko usai menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Surabaya, Jumat (2/2/2018). 

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Mantan Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko, diduga kuat tahu jika pembicaraannya saat proses tender di Pemkot Batu sudah disadap oleh KPK.

Hal itu terungkap dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang dibacakan jaksa KPK, Iskandar Marwanto SH saat sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya, Jumat (2/2/2018).

( BERITA TERKAIT : Mantan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko Jalani Sidang Perdana di Pengadilan Tipikor Surabaya )

"Pembicaraan terkait proyek menggunakan istilah-istilah yang diketahui beberapa pihak saja," ujar JPU Iskandar Marwanto.

Misalnya, kendaraan Toyota New Alphard disebut dengan 'si hitam'. Mobil tersebut adalah pemberian dari uang fee oleh Filipus Djap. Ungkapan tersebut terungkap pada 24 Agustus 2017 sekitar pukul 10.20 WIB.

Terdakwa menghubungi Filipus dan menyampaikan pesan agar tidak melakukan transaksi terlebih dahulu. Karena sedang dipantau oleh tim Saber pungli dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain itu terdakwa berpesan agar Filipus Djap mengingatkan Edi Setiawan yang terlibat dalam perkara serupa terkait hal itu.

Siang harinya, Filipus Djap dan Edi Setiawan mengadakan pertemuan di rumah makan Java Nine Malang, menyepakati menggunakan kata sandi. 'Undangan' sebagai pengganti kata uang fee. Istilah atas untuk mengganti Hotel Amarta Hills. Istilah bawah sebagai pengganti Cafe Java Nine dan istilah 'si hitam' sebagai pengganti Alphard.

"Istilah-istilah itu yang akan digunakan dalam setiap komunikasi dengan Edi Setiawan, Filipus Djap dan terdakwa. Juga disepakati atas saran terdakwa menunjuk Edi Setiawan sebagai orang 'tengah' yang menjembatani komunikasi antara terdakwa dan Philip Djap," kata JPU Iskandar.

Tujuh tender yang dimenangkan oleh Filipus Djap pada 2016 melalui PT Dailbana Prima Indonesia dan CV Amarta Wisesa yakni di Dinas Pendidikan terkait proyek pengadaan batik siswa SD dengan pagu Rl 1,2 miliar dengan nilai penawaran Rp 1,1 miliar.

Dinas Pendidikan pengadaan batik siswa SMP Rp 632,1 dengan nilai penawaran Rp 614,1 juta; Dinas Pendidikan pengadaan batik siswa SMA/SMK 867,3 dengan nilai penawaran Rp 640, 4 juta.

Di Dinas BPKAD mebeler block office kursi kerja, kursi hadap dan staf Blok A meja pelayanan atau resepsionis pada Dinas Pendapatan dan Badan Penanaman Modal meja kerja, kursi, meja dan kursi hadap Blok B senilai Rp 5 miliar nilai penawaran Rp 4,929 miliar.

Dinas Pendidikan pengadaan almari sudut baca SD Negeri Rp 2,1 miliar penawaran Rp 2 miliar; Dinas Pendidikan belanja seragam bawahan SMA/SMK Rp 862,3 juta nilai penawaran Rp 851,9; Dinas Pendidikan belanja seragam bawahan SMP/MTs Rp 728, 6 nilai penawaran Rp 710 juta.

Kasus ini terungkap setelah Filipus Djap menyerahkan uang kepada Edi Setiawan. Lantas Filipus Djap menuju ke rumah dinas wali kota di Jalan Panglima Sudirman 98 Kota Batu.

Filipus Djap selanjutnya membawa paper bag BRI prioritas yang diperuntukkan bagi terdakwa Edi rumpoko yang berisi uang sejumlah Rp 200 juta ke ruang tunggu rumah dinas terdakwa. Tak berapa lama kemudian datang petugas KPK yang mengamankan Filipus Djap dan terdakwa Eddy Rumpoko.

Penulis: Anas Miftakhudin
Editor: eko darmoko
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help