Malang Raya

7 Jabatan Masih Kosong, Pemkot Malang Ajukan Izin ke Kemendagri untuk Mutasi

Tujuh jabatan di Pemkot Malang masih kosong. Pemkot ajukan izin ke Kemendagri untuk mutasi.

7 Jabatan Masih Kosong, Pemkot Malang Ajukan Izin ke Kemendagri untuk Mutasi
SURYAMALANG.COM/Benni Indo
Sekda Kota Malang, Wasto. 
SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Tujuh jabatan di Pemkot Malang masih kosong. Tujuh jabatan itu terdiri dari lima kepala organisasi perangkat daerah (OPD), dan dua direktur utama perusahaan daerah. Lima OPD yang ditinggalkan kepala definitifnya adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah (DPUAD), Dinas Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan Inspektorat Pemkot Malang. Perusahaan daerah yang jabatan Dirutnya kosong adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dan Rumah Potong Hewan (RPH). Tujuh jabatan itu kosong sejak tahun 2017. Wali Kota Malang, M Anton yang akan ikut pencalonan kembali di Pilkada Kota Malang dan Wakil Wali Kota Malang 2018 dilarang melakukan mutasi pejabat. Anton terakhir memutasi dan melantik ASN di Pemkot Malang pada Agustus 2017. Jabatan itu kosong karena sejumlah faktor. Faktornya karena kepala dinasnya pensiun, meninggal dunia, menempati pos jabatan baru, dan ada yang ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kini tujuh jabatan itu dipegang Plt. Selain tujuh jabatan kepala dinas dan Dirut kosong, ada 38 jabatan yang akan kosong. Kekosongan jabatan dikarenakan pejabatnya akan pensiun. Jabatan yang kosong ini antara lain kepala bidang dan kepala seksi. Terkait kosongnya jabatan pejabat daerah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Wasto mengatakan tidak mengganggu kinerja lembaga. "Karena sudah dipegang Plt. Kerjanya kan sudah ada standar operasional. "Jadi tinggal menjalankan yang sudah direncanakan," ujar Wasto kepada SURYAMALANG.COM, Sabtu (3/2/2018). Wasto menegaskan kekosongan jabatan itu tidak sampai mengganggu pelayanan dan kinerja lembaga. Namun, Wasto mengaku Pemkot sedang mengajukan izin pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk pengisian jabatan.\ Izin diajukan agar tidak ada indikasi mutasi menguntungkan calon tertentu. Sebab, baik wali kota dan wakil wali kota sama-sama maju di Pilkada Kota Malang 2018. Menurut Wasto, kalau izin dari Mendagri turun, mutasi bisa dilakukan setelah wali kota mengakhiri masa cutinya pada 23 Juni 2018. "Begitu wali kota masuk setelah cuti kampanye selesai kemungkinan ada proses mutasi." "Namun itu menunggu izin persetujuan dari Mendagri," terang Wasto.
Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Zainuddin
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved