Pilgub Jatim

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Malang Gelar Deklarasi Tolak Politik Uang

Deklarasi Tolak dan Lawan Politil Uang dalam Pilgub Jatim dilakukan oleh Bawaslu, KPU, Kepolisian, Kejaksaan, TNI, Parpol, dan Perwakilan Ormas

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Malang Gelar Deklarasi Tolak Politik Uang
SURYAMALANG.COM/Ahmad Amru Muiz
Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang untuk Pilgub Jatim 2018 yang digelar di Kabupaten Malang, Rabu (14/2/2018). 

SURYAMALANG.COM, KEPANJEN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Malang gelar Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang untuk Pilgub Jatim 2018. Deklarasi tersebut sebagai wujud bersama semua pihak untuk ikut berpartisipasi pengawasan adanya politik uang dan kampanye sara dalam Pilgub Jatim di Kabupaten Malang.

Ketua Bawaslu Kabupaten Malang, Abdul Fatah SH mengatakan, dalam Pilgub Jatim terjadinya politik uang di Kabupaten Malang bisa dikatakan potensinya kecil. Namun, politik uang bisa saja terjadi di semua tempat apabila ada Paslon dan Pemilih yang melakukan. Dengan demikian, adanya potensi politik uang itu tergantung dari Paslon dan Pemilihnya.

"Di situlah kami katakan politik uang bisa ada dan terjadi kapan saja selama Pilgub. Makanya diperlukan pengawasan bersama oleh semua lapisan masyarakat di Kabupaten Malang," kata Abdul Fatah usai deklarasi menolak dan melawan politik uang di kantor Bawaslu Kabupaten Malang, Rabu (14/2/2018).

Dijelaskan Abdul Fatah, politik uang dalam Pilgub Jatim merupakan tindak pidana. Dengan demikian, siapa pun yang melakukan politik uang tersebut bisa ditindak dan diproses hukum sesuai UU yang ada.

Memang, diakui Abdul Fatah, Bawaslu juga memiliki tugas untuk melakukan tindakan pencegahan terjadinya politik uang dalam Pilkada. Yakni dengan terus menerus melakukan sosialisasi kepada pemilih untuk paham akan politilk uang.

Hal itu diharapkan masyarakat berani menolak bila ada yang mencoba memberikan uang dengan tujuan untuk mempengaruhi pemilih.

"Untuk itulah, melalui kerjasama dalam deklarasi ini maka terjadinya politik uang dalam Pilgub Jatim di Kabupaten Malang bisa diantisipasi," ujar Abdul Fatah,

Sementara itu, dalam Deklarasi Tolak dan Lawan Politil Uang dalam Pilgub Jatim dilakukan oleh Bawaslu, KPU, Kepolisian, Kejaksaan, TNI, Parpol, dan Perwakilan Ormas di Kabupaten Malang.

Mereka selain menanda-tangani surat pernyataan deklarasi, juga bergandengan tangan sebagai wujud kebersamaan dalam pengawasan Pilgub Jatim di Kabupaten Malang.

Penulis: Ahmad Amru Muiz
Editor: eko darmoko
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help