Malang Raya

DPRD Kabupaten Malang Prihatin Terkait Ada Kades yang Terkena OTT Pungli

Kembali ditangkapnya salah satu Kades di Kabupaten Malang oleh Tim Saber Pungli diprihatinkan DPRD Kabupaten Malang.

DPRD Kabupaten Malang Prihatin Terkait Ada Kades yang Terkena OTT Pungli
SURYAMALANG.COM/Ahmad Amru Muiz
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang bidang Pemerintahan, Didik Gatot Subroto 

SURYAMALANG.COM, KEPANJEN - Kembali ditangkapnya salah satu Kades di Kabupaten Malang oleh Tim Saber Pungli diprihatinkan DPRD Kabupaten Malang.

Pasalnya, DPRD Kabupaten Malang tidak pernah berhenti melakukan sosialisasi dan imbauan kepada para Kades agar tidak melakukan praktek Pungli memanfaatkan jabatannya.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang bidang Pemerintahan, Didik Gatot Subroto mengatakan, semua perizinan yang ditangani Kantor Perizinan Terpadu Pemkab Malang tidak ada retribusi atau biaya.

Namun, warga kurang mendapat informasi kalau permohonan perizinan itu tidak harus ada biaya retribusi.

Karena ketidak-tahuan dari warga tersebut, seringkali dimanfaatkan oleh oknum Pemerintah tingkat bawah untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Salah satunya dengan melakukan Pungli.

"Makanya kami nilai wajar saja kalau ada Pungli dan pelaku terkena OTT. Kami apresiasi terhadap langkah Tim Saber Pungli yang mengamankan tersangka pelaku Pungli di Kabupaten Malang, dan hingga kini sudah ada empat Kades menjadi tersangka Pungli," kata Didik Gatot Subroto, Kamis (15/2/2018).

Dijelaskan Didik Gatot Subroto, sebenarnya seorang Kades dan Perangkat Desa di Kabupaten Malang nilai gaji dirasa sudah mencukupi. Yakni untuk Kades sekitar Rp 2,8 juta per bulan dan Perangkat Desa sebesar Rp 1,4 juta perbulannya.

Itu belum termasuk tunjangan penghasilan untuk Kades dan Perangkat Desa berupa tanah bengkok atau aset desa yang luasanya tergantung dari tanah aset desa masing-masing. Dan minimal tanah bengkok sebagai tunjangan penghasilan untuk Kades seluas sekitar 1 hektar dan Perangkat Desa seluas 5.000 meter persegi.

"Kami kira gaji dan tunjangan penghasilan Kades dan Perangkat Desa sudah mencukupi, sehingga tidak perlu melakukan Pungli memanfaatkan jabatan yang disandangnya," ucap Didik Gatot Subroto.

Untuk itu, harap Didik, pihaknya mengharapkan Kades dan Perangkat Desa di Kabupaten Malang mengedepankan kehati-hatian untuk tidak melakukan Pungli. Ini dikarenakan masyarakat sekarang ini cukup kritis dan paham akan aturan yang ada sehingga bila ada hal-hal yang diduga menyalahi aturan sangat dipahaminya.

"Terlebih ditengah kemajuan teknologi sekarang ini, apa-apa bisa cepat tersampaikan ke pihak terkait apabila ada dugaan pelanggaran," tutur Didik Gatot Subroto.

Penulis: Ahmad Amru Muiz
Editor: eko darmoko
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help