SuryaMalang/

Malang Raya

Ini Pesan Forum Masyarakat Sipil Malang Raya untuk Hakim Mahkamah Konstitusi

Dr Tongat menyatakan, pelanggaran etika adalah pembusukan hukum. "Sudah dapat sanksi etik, tapi masih eksis di mana-mana.

Ini Pesan Forum Masyarakat Sipil Malang Raya untuk Hakim Mahkamah Konstitusi
BuzzFeed
Gedung Mahkamah Konstitusi 

SURYAMALANG.COM,KLOJEN - Forum Masyarakat Sipil Malang Raya yang terdiri dari berbagai akademisi
berbagai kampus, Malang Corruption Watch (MCW) dan LBH Malang memberikan pernyataan sikap terhadap hakim Mahkamah Konstitusi ( MK), Kamis (15/2/2018).

Kegiatan dilaksanakan usai diskusi 'Antara Hukum dan Etika Hakim' bertempat di sebuah ruang di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Pernyatakan sikap dibacakan oleh Dekan FH UMM, Dr Tongat SH MH.

Begini isinya :

"Mundur itu sikap yang arif. Jika melihat perjalanan Mahkamah Konstitusi hingga hari ini, runtuhnya martabat Mahkamah Konstitusi itu disebabkan oleh perilaku hakim yang minim integritas dan etika. Sebut saja kasus korupsi hakim mahkamah konstitusi terdahulu, Akil Muhtar.

Kemudian korupsi hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar, dan sejumlah pelanggaran etik lain yang dilakukan oleh beberapa hakim Mahkamah Konstitusi. Salah satunya adalah pelanggaran etik yang dilakukan oleh ketua Mahkamah Konstitusi saat ini Arif Hidayat.

Hakim Mahkamah Konstitusi merupakan idu geni. Di mana keputusannya berdampak atas nasib seluruh rakyat Indonesia. Jika perilaku hakimnya minim integritas dan tidak berjiwa negarawan, maka tentu runtuhlah martabat bangsa ini.

Menyimak perkembangan keputusan dewan etik terhadap putusan ketua mahkamah konstitusi Arif Hidayat. Kami atas nama Forum Masyarakat Sipil Malang Raya mendesak semua penyelenggara negara, khususnya hakim Mahkamah Konstitusi yang mempunyai kewenangan besar untuk mengedepankan etika bernegara."

Dr Tongat menyatakan, pelanggaran etika adalah pembusukan hukum. "Sudah dapat sanksi etik, tapi masih eksis di mana-mana. Berbicara lantang. Sehingga perlu direspons," kata Tongat.

Sedang Prof Dr Mukti Fajar, mantan Ketua Dewan Etik MK dan mantan hakim MK memberikan catatan bahwa menjadi hakim MK itu tidak mudah. Sebab yang dipikirkan selalu adalah kepentingan negara.

Penulis: Sylvianita Widyawati
Editor: eko darmoko
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help