Nasional

Politisi Golkar Loloskan Dana Proyek Rp 1,2 Triliun, Terima Suap Rp 12 Miliar

#KORUPSI - Tiada hari tanpa (berita) korupsi. Kali ini, Fayakhun Andriadi, politisi Golkar yang terima sogokan Rp 12 miliar.

Politisi Golkar Loloskan Dana Proyek Rp 1,2 Triliun, Terima Suap Rp 12 Miliar
Tribunnews.com/ Fitri Wulandari
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar DKI Jakarta, Fayakhun Andriadi. 

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata menyatakan, pihaknya tengah mendalami dugaan pencucian uang oleh Anggota Komisi I DPR Fayakhun Andriadi.

Fayakhun sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut ( Bakamla) RI.

"Itu nanti pasti kita akan dalami. Kalau memang itu tujuannya untuk menyembunyikan harta yang diduga dari hasil korupsi itu terjadi, maka TPPU bisa kita terapkan," kata Alex dalam jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (24/1/2018), jaksa KPK menunjukkan barang bukti berupa percakapan WhatsApp antara Fayakhun dan pengusaha dari perusahaan Rohde & Schwarz, Erwin Arif.

Bukti tersebut menunjukkan politisi Golkar itu mengarahkan agar uang sekitar 900.000 dollar AS (atau setara Rp 12,246 miliar kurs saat ini) kepadanya diserahkan melalui akun bank luar negeri.

Menurut Alex, jika melihat modus transaksinya melalui lembaga keuangan di luar negeri, ada indikasi hal tersebut merupakan upaya untuk menyembunyikan.

Dalam definisi pencucian uang, kata Alex, jika maksud mentransfer ke luar negeri dengan tujuan untuk menyembunyikan uang, maka unsur pencucian uang dapat terpenuhi.

"Rasa-rasanya kalau dilihat dari modusnya kenapa transaksi harus dilakukan melalui lembaga-lembaga di luar negeri, itu kan tentu supaya kita tidak bisa melacak, yang tujuannya adalah untuk menyembunyikan. Kalau rasanya lihat definisinya pasti terpenuhi unsur-unsur itu," ujar Alex.

KPK sebelumnya menetapkan Fayakhun sebagai tersangka dalam kasus pengadaan satelit monitoring di Bakamla RI.

Dalam kasus ini, Fayakun diduga menerima suap berupa hadiah atau janji yang terkait dengan jabatannya.

Suap itu diduga merupakan fee atas jasa Fayakun dalam memuluskan anggaran pengadaan satelit monitoring di Bakamla pada APBN-P tahun anggaran 2016.

Menurut KPK, Fayakun diduga menerima fee sebanyak 1 persen dari total anggaran proyek Bakamla RI senilai Rp 1,2 triliun.

Fee Rp 12 miliar untuk Fayakun itu diberikan Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia Fahmi Darmawansyah melalui anak buahnya Muhammad Adami Okta. Suap untuk Fayakun diberikan secara bertahap sebanyak empat kali.

Fayakun juga diduga menerima 300.000 Dollar AS. Suap untuk Fayakun diduga diberikan atas peran yang bersangkutan memuluskan anggaran pengadaan satelit monitoring di Bakamla pada APBN-P Tahun Anggaran 2016. kompas.com

Editor: yuli
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help