Surabaya

Pengakuan Kasatpol PP Setelah Nyaris Adu Jotos Lawan Ketua DPRD Surabaya

KASATPOL PP: Saya harus meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada warga atas peristiwa tersebut. Saya juga mohon maaf ke Bu Wali.

Pengakuan Kasatpol PP Setelah Nyaris Adu Jotos Lawan Ketua DPRD Surabaya
istimewa
Insiden nyaris adu jotos antara Ketua DPRD Surabaya Armuji dan Kasatpol PP Surabaya, Irvan Widiyanto. 

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Insiden nyaris adu jotos antara Ketua DPRD Surabaya Armuji dan Kasatpol PP Surabaya, Irvan Widiyanto, disikapi serius.

Pemkot Surabaya menggelar keterangan pers untuk menyikapi insiden di lembaga terhormat itu, Rabu (21/2/2018).

Difasilitasi Humas, Irvan Widiyanto bersama Asisten Administrasi Umum, Hidayat Syah dan Kepala Dinas Pertanahan, Maria Eka Rahayu, menjelaskan duduk perkara aset tanah pemkot di Medokan Semampir.

Selain itu, Irvan yang menjadi pelaku dalam insiden saling bersitegang dan nyaris berantem dengan Armuji pada kesempatan tadi minta maaf atas insiden di gedung dewan itu.

"Saya harus meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada warga Surabaya atas peristiwa tersebut. Saya juga mohon maaf ke Bu Wali," kata Irvan. 

Irvan mengaku, kejadian di gedung dewan itu tidak terkait dengan jabatannya sebagai Kasatpol PP.  

"Itu murni pribadi saya, tidak terkait dengan kelembagaan dan tidak terkait dengan institusi. Apalagi disebut melecehkan institusi dan lain sebagainya. Itu semata-mata reaksi saya secara pribadi," kata Irvan. 

Insiden adu argumen yang memanas hingga nyaris adu jotos disayangkan. Bahkan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surabaya, Sukadar, menyebut itu pelecehan institusi.

Irvan dan Armuji terlibat adu argumen atas aset Pemkot di Medokan Semampir. Satpol dinilai hendak menggusur warga untuk perluasan tanah makam. Ketua dewan ini siap menghadang. 

"Kami sudah dua kali sosialisasi di kelurahan Medokan Semampir bersama warga. Kami jelaskan tentang status, kedudukan hukum atas aset pemkot di Medokan Semampir," kata Irvan.

Kasatpol PP menyebut bahwa rapat terakhir di kantor kelurahan Medokan Semampir adalah menyepakati jangka waktu BPN melakukan penandaan batas. 

"Jadi, sekali lagi, kami sama sekali dalam rapat berbicara tentang penertiban apalagi bahasa kasarnya penggusuran, kami belum sampai kesana dan itu bisa dibuktikan," jelasnya. 

Menurut dia, belum ada pemberitahuan bahwa 7 x 24 jam atau tujuh hari, warga harus membongkar sendiri. Satpol PP belum sampai kesana. 

"Jadi kami tidak bicara masalah penertiban sama sekali, justru kami mensosialisasikan tentang keberadaan rusun Keputih yang sudah jadi," katanya. 

Penulis: Nuraini Faiq
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved