Malang Raya

Dikunjungi DPRD Jatim, KPU Kota Batu Curhat Soal Ini

dalam kunjungannya ke kabupaten/kota di Jatim juga akan menampung beberapa hal yang nantinya akan disampaikan ke KPU RI

Dikunjungi DPRD Jatim, KPU Kota Batu Curhat Soal Ini
SURYAMALANG.COM/Sany Eka Putri
Ketua KPU Kota Batu Rochani, Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim Miftahul Ulum mendengarkan pemaparan KPU Kota Batu terkait persiapan jelang Pilkada 2018. 

SURYAMALANG.COM, BATU - Komisi A DPRD Jatim mengunjungi KPU Kota Batu, Selasa (6/3/2018).

Dalam kunjungan kerja ini, Komisi A DPRD Jatim ingin melihat kesiapan KPU Kota Batu jelang Pilkada 2018. Selain itu, dalam kesempatan ini, KPU Kota Batu juga memaparkan beberapa kegiatan yang sudah, masih, dan akan dilakukan.

Tidak hanya itu, KPU Kota Batu juga curhat terkait beberapa hal yang dirasa perlu regulasi baru. Seperti terbatasnya anggaran untuk KPU di kabupaten/kota.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Miftahul Ulum mengatakan, dalam kunjungannya ke kabupaten/kota di Jatim juga akan menampung beberapa hal yang nantinya akan disampaikan ke KPU RI.

"Kami roadshow ya ke semua daerah di Jatim. Ya dari beberapa kota/kabupaten ini rata-rata yang dikeluhkan sama. Seperti terbatasnya anggaran dari provinsi," kata Miftahul saat ditemui di KPU Kota Batu, Selasa (6/3/2018).

Ia menegaskan, di saat seperti inilah KPU Kota Batu harus hati-hati dalam penggunaan anggaran. Meskipun kebutuhannya banyak, harus bisa menata anggaran. Selain itu, ia juga menampung usulan dibuatkan payung hukum untuk beberapa hal.

Seperti membantu masyarakat yang mengalami tuna aksara. Sejauh ini masih belum ada regulasi yang mengatur bagaimana jika membantu tuna aksara saat melakukan pencoblosan.

"Memang belum ada yang mengatur, semisal nanti ada yang membantu mengisikan kesannya nanti beda. Nah hal-hal seperti itu yang akan kami sampaikan, dan semoga ada cukup waktu untuk mengubah adanya regulasi baru. Minimal dibahas," imbuhnya.

Sementara itu Ketua KPU Kota Batu, Rochani mengatakan, anggaran untuk KPU Kota Batu untuk Pilgub ialah Rp 5,3 Miliar. Dari anggaran itu dirasa memang kurang, dari total anggaran Provinsi Rp 817 Miliar.

Ia mengatakan, anggaran itu untuk honor belanja barang dan jasa, serta anggaran untuk Alat Peraga Kampanye (APK).

"Kami harap ada kerjasama dari pihak ketiga. Jadi kami tidak ingin terpaku pada anggaran, harus main strategi agar cukup," katanya.

Semisal jika ada sengketa, cukup diselesaikan sampai KPU Kota Batu tidak sampai ke Makamah Konstitusi (MK).

Penulis: Sany Eka Putri
Editor: eko darmoko
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved