Malang Raya

Perubahan Perjanjian Kerjasama Proyek Pasar Blimbing Tersendat

#MALANG - Kami tidak bisa memutuskan sendiri. Pertimbangan investor juga masuk akal menurut kami. Karena itu kami harus berkonsultasi.

Perubahan Perjanjian Kerjasama Proyek Pasar Blimbing Tersendat
SURYAMALANG.COM/Aflahul Abidin
ARSIP - Sekitar 400 pedagang Pasar Blimbing, Kota Malang, berkumpul di Stadion Blimbing di Jalan Tenaga, untuk melihat kesiapan tempat relokasi, Sabtu (16/11/2016). 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Pembahasan perubahan (adendum) perjanjian kerjasama (PKS) antara Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dan investor Pasar Blimbing, PT Karya Indah Sukses (KIS), diperkirakan tidak akan selesai dalam waktu cepat. Sebab Pemkot masih harus berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Konsultasi itu terutama mengenai pedoman waktu pengelolaan bangunan yang akan dituangkan dalam PKS.

Berdasarkan perjanjian awal antara Pemkot dan PT KIS tahun 2010, pengelolaan bangunan baru Pasar Blimbing oleh investor selama 30 tahun. Dalam PKS pertama, jangka waktu 30 tahun itu dihitung dari PKS ditandatangani yakni tahun 2010.

Pada perjalanan waktunya, bangunan pasar tak kunjung terbangun karena pedagang belum meninggalkan lokasi pasar yang ada di Jl Borobudur tersebut. Berdasarkan PKS itu pula, investor menerima pasar dalam keadaan kosong. Pedagang sejatinya direlokasi ke pasar penampungan di bekas Stadion Blimbing.

Hingga Maret 2018, pedagang Pasar Blimbing belum berpindah ke pasar relokasi. Pedagang, Pemkot, dan investor dengan diketahui DPRD Kota Malang kini masih membahas adendum PKS.

Pedagang telah menyampaikan aspirasi mereka untuk diakomodasi di adendum PKS itu. Saat ini Pemkot juga sedang menyusun finalisasi draf adendum PKS.

Di tengah perjalanan pembahasan adendum terjadi ketidaksepahaman. Investor menginginkan jangka waktu pengelolaan Pasar Blimbing baru nanti dihitung dari penandatanganan adendum terakhir.

Jika adendum PKS ditandatangani tahun 2018, maka pengelolaan bangunan dengan memakai sistem BOT (built, operate, and transfer) itu akan berlaku mulai tahun 2018.

Namun hal ini tidak sepaham dengan aturan yang mengikat Pemkot Malang.

Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Wasto, Pemkot terikat perjanjian BOT itu dihitung semenjak kali pertama PKS ditandatangani.

Halaman
123
Penulis: Sri Wahyunik
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help