Malang Raya

Rp 200 Juta untuk Bikin Ruang Laktasi dan Merokok di Balai Kota Malang

#MALANG - Ada yang mengeluh sulit mencari ruang laktasi sehingga harus memakai kamar mandi. Kami mengakomodasinya.

Rp 200 Juta untuk Bikin Ruang Laktasi dan Merokok di Balai Kota Malang
sri wahyunik
Gazebo Balai Kota Malang akan dilengkapi ruang laktasi dan area merokok. Ongkosnya Rp 200 juta. 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Pemerintah Kota Malang akan menyediakan ruang laktasi dan area merokok di Balai Kota Malang. Kedua tempat ini bakal ditempatkan di lokasi yang selama ini ditempati gazebo.

Saat ini area gazebo sedang diperbaiki. Perbaikan itu untuk membuat area itu lebih luas, juga dilengkapi ruang laktasi dan area merokok.

"Diperluas, supaya bisa menjamu tamu jika membutuhkan paparan outdoor. Selain itu juga supaya bisa jadi tempat istirahat tamu yang berkunjung ke Balai Kota, jika jumlahnya banyak. Area ini nantinya bisa menampung sampai 80 orang," ujar Kepala Bagian Umum Pemkot Malang, Suwarjana, Selasa (13/3/2018).

Selain diperluas, pihak Pemkot Malang juga mengakomodasi keinginan para perempuan yang menyusui di Balai Kota Malang. Balai Kota Malang selama ini belum dilengkapi dengan ruang laktasi.

Karenanya, para ibu yang menyusui harus mencari tempat sendiri untuk memompa ASI, ataupun menyusui bayi jika membawa ke Balai Kota Malang.

"Ada yang mengeluh sulit mencari ruang laktasi sehingga harus memakai kamar mandi sehingga kami mengakomodasinya dan menyediakan ruang laktasi. Ruang laktasi nantinya dilengkapi pendingin ruangan," imbuh Jana.

Salah satu area yang juga mengakomodasi keluhan warga, serta akan berkaitan dengan aturan kawasan tanpa rokok (KTR) adalah area merokok. Di sekitar Gazebo itu nanti disediakan area merokok bagi para perokok di Balai Kota Malang.

"Sehingga yang tidak merokok tetap merasa nyaman. Sedangkan yang merokok bisa merokok di tempat yang sudah disediakan," tegas Jana.

Ruang laktasi merupakan salah satu ruang yang menjadi tuntutan aturan di sebuah lembaga publik.

Dan seiring Kota Malang disetujuinya Perda KTR, maka kantor pemerintahan harus menyediakan kawasan merokok jika nantinya Perda itu ditetapkan.

Sebab di Perda itu, salah satu kawasan yang harus steril dari asap rokok adalah kantor pemerintahan. Konsekuensinya, kantor itu harus menyediakan ruang merokok (smoking area) untuk para perokok.

Suwarjana menambahkan, revitalisasi gazebo itu memakai dana APBD 2018 sebesar Rp 200 juta. Rencananya, pengerjaan revitalisasi itu sudah selesai pada April nanti. 

Penulis: Sri Wahyunik
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help