Malang Raya

Urusan Tarif Air Antara Pemkot dan Pemkab Malang Sampai Kementerian Dalam Negeri

#MALANG - Selama belum ada biaya kompensasi baru yang disepakati, Pemkot Malang tetap memakai patokan biaya Rp 80 per meter kubik.

Urusan Tarif Air Antara Pemkot dan Pemkab Malang Sampai Kementerian Dalam Negeri
SURYAMALANG.COM/Ahmad Amru Muiz
Sumber air Wendit di kabupaten Malang yang kini soal nilai kompensasi pemanfaatan menjadi sengketa antara Pemkab Malang dengan Pemkot Malang 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Pemerintah Kota (Pemkot) belum mendapat kabar kepastian nilai kompensasi pengelolaan sumber air Wendit.

Sekretaris Pemkot Malang, Wasto, menegaskan, pihaknya masih menunggu kabar tentang itu dari Pemprov Jatim.

"Kami tetap menunggu karena fasilitatornya adalah Pemprov Jatim, sampai saat ini masih belum ada kabar. Rencana perempuan Januari lalu yang dibatalkan, belum ada lagi kapan pertemuan selanjutnya digelar," ujar Wasto, Selasa (13/3/2018).

Pertemuan lanjutan untuk mengetahui berapa kepastian nilai kompensasi pengelolaan itu sejatinya digelar 18 Januari lalu. Namun pertemuan itu ditunda, dan sampai Maret ini belum ada kabar lebih lanjut.

Pada pertemuan 21 Desember 2017 di Balai Kota Malang, ada beberapa pemaparan. Antara lain pemaparan tentang tiga angka biaya kompensasi pengelolaan sumber mata air Wendit.

Ketiganya adalah Rp 107 per meter kubik, Rp 120 per meter kubik, dan Rp 133 per meter kubik. Biaya ini diketahui berdasarkan penghitungan dari lima komponen berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang No 18 Tahun 2015 tentang Iuran Ekspolitasi dan Pemeliharaan Bangunan Pengairan.

Selanjutnya tiga biaya itu diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Malang, supaya mereka memilih. Jawaban dari Bupati Malang seharusnya disampaikan pada 18 Januari 2018 dalam pertemuan lanjutan di Pemprov Jatim.

Rupanya pertemuan itu ditunda. "Kami juga hanya bisa menunggu," ujar Wasto.

Selama belum ada biaya kompensasi baru yang disepakati bersama, pihaknya tetap memakai patokan biaya terakhir yakni Rp 80 per meter kubik.

Sementara itu Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Jatim Benny Sampirwanto mengatakan terkait kelanjutan penentuan tarif pengelolaan air itu, pihaknya menyerahkan persoalan itu ke Kementerian Dalam Negeri.

"Nanti dirapatkan oleh Kemendagri," ujar Benny singkat ketika dihubungi wartawan melalui pesan singkat.

Seperti diberitakan, Pemkab dan Pemkot Malang bersitegang terkait tarif pengelolaan sumber air Wendit oleh PDAM Kota Malang.

Pemkab Malang tidak mau dengan tarif yang sekarang berjalan yakni Rp 80 per meter kubik.

Pemkab Malang ingin menaikkan tarif tersebut. Akhirnya persoalan ini difasilitasi oleh Pemprov Jatim dan Pemerintah Pusat. 

Penulis: Sri Wahyunik
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved