Malang Raya

Pemilik Bangunan Ambruk Tepi Sungai di Malang, Dilarang Membangun Lagi

MALANG - Searusnya, jarak 2-3 meter dari bibir saluran irigasi itu sempadan saluran, dan tidak boleh didirikan bangunan.

Pemilik Bangunan Ambruk Tepi Sungai di Malang, Dilarang Membangun Lagi
SURYAMALANG.COM/Benni Indo
Kondisi terkini ruko yang abruk di Jalan Sukarno Hatta, Kota Malang, Kamis (1/3/2018). 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Malang Hadi Santoso memastikan lokasi bangunan ambruk di sempadan saluran irigasi tidak bisa dibangun kembali.

"Kami tidak akan memberikan izin membangun di lokasi yang bangunannya ambruk yang berada di sempadan saluran irigasi," ujar Sony, panggilan akrab Hadi kepada SURYAMALANG.COM, Rabu (14/3/2018).

Salah satu contohnya adalah lokasi ruko yang ambruk di Jl Soekarno Hatta akhir Februari lalu. Sony memastikan salah satu dinding bangunan yang ambruk berdiri di atas sempadan saluran irigasi. Karenanya, pihaknya tidak akan mengeluarkan izin membangun di titik itu.

"Berdasarkan aturan harusnya jarak 2 - 3 meter dari bibir saluran irigasi itu sempadan saluran, dan tidak boleh didirikan bangunan," tegas Sony.

Sony menambahkan, pihaknya kini sedang membersihkan sisa material ruko yang ambruk di Jl Soekarno Hatta itu.

Pembersihan material dari saluran irigasi itu dilakukan sejak Selasa (13/3/2018). Setelahnya, DPUPR akan membangun plengsengan di kawasan itu. Petugas DPUPR masih akan mengkaji berapa panjang yang akan diplengseng.

Sementara itu untuk bangunan lain yang berada di sempadan saluran air (irigasi maupun sungai), DPUPR Kota Malang masih akan mendatanya. Sony menambahkan pihaknya akan berkoordinasi dengan perangkat RT/RW dan kelurahan.

Sony mengakui ada sejumlah bangunan di Kota Malang berdiri di sempadan saluran air. Sayangnya bangunan itu berdiri lebih dulu daripada aturan dibuat oleh pemerintah.

Hadi Santoso, Kepala DPUPR Kota Malang
Hadi Santoso, Kepala DPUPR Kota Malang (sri wahyunik)

Karenanya, pihaknya tidak bisa serta merta menegakkan aturan seperti memberi sanksi tegas kepada pemilik bangunan.

"Kalau bangunan baru di sempadan saluran, setidaknya bisa ditekan ketika dari proses perizinannya. Dan ini bukan melulu tugas PU sebenarnya. Namun kalau bangunan di permukiman lama, kami akan mendatanya dulu. Permukiman lama ini kan lebih dulu ada dibandingkan aturan," imbuh Sony.

Hanya saja dia berharap kesadaran dari masyarakat ketika hendak mendirikan bangunan. Dia menyarankan tidak mendirikan bangunan di sempadan saluran, bahkan di atas saluran air itu sendiri.

Ia mencontohkan adanya bangunan yang rentan jatuh setelah tergerus longsoran dan air sungai di beberapa tempat di Kota Malang, seperti di Jl Musi, juga Jl Jaksa Agung Suprapto dan kawasan Oro-Oro Dowo. Pihaknya tentunya tidak bisa serta merta menggusur bangunan di sekitarnya. 

Baca: Petaka di Tepi Sungai Kota Malang Sejak 2016 - 2018

Baca: Penyebab Robohnya Banyak Bangunan di Tepi Sungai Kota Malang

Penulis: Sri Wahyunik
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved