Malang Raya

Pedagang dan Investor Pasar Blimbing Datangi Balai Kota Malang untuk Sampaikan Aspirasi Ini

Legal Manager PT KIS, Abdul Salam, dan Ketua Paguyuban Pasar Blimbing, Kamat, mendatangi Balai Kota Malang, Senin (16/4/2018)

Pedagang dan Investor Pasar Blimbing Datangi Balai Kota Malang untuk Sampaikan Aspirasi Ini
SURYAMALANG.COM/Benni Indo
Legal Manager PT KIS Abdul Salam dan Ketua Paguyuban Pasar Blimbing Kamat saat ditemui di sekitar Balai Kota Malang, Senin (16/4/2018). 

Kamat juga mengatakan sejumlah rekannya mengalami gangguan jiwa karena mengalami kerugian. Bahkan ada yang mendapatkan perawatan di RS Jiwa Lawang.

“Takat Suprianto rekan saya sudah dua kali masuk RSJ. Banyak yang seperti dia,” paparnya.

Di tempat yang sama, Legal Manager PT KIS Abdul Salam gagal menemui Sekda Pemkot Malang, Wasto dan Kepala Dinas Perdagangan Wahyu. Salam ingin menanyakan perihal hasil konsultasi Pemkot Malang ke Kemendagri terkait adendum.

Pembahasan perubahan (adendum) perjanjian kerjasama (PKS) antara Pemkot Malang dan investor Pasar Blimbing, PT Karya Indah Sukses (KIS) diperkirakan belum terselesaikan hingga akhirnya Pemkot Malang harus berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Konsultasi itu terutama mengenai pedoman waktu pengelolaan bangunan yang akan dituangkan dalam PKS. Salam mengatakan kalau Pemkot sudah berkonsultasi. Namun di sisi lain, Pemkot Malang tidak memberitahukan kepada pihak investor maupun pedagang hasil konsultasi tersebut.

“Legal opinion sudah turun. Namun kami belum mengetahui. Seharusnya kami diberi tahu, tidak dibiarkan begini. Kok tidak ada etikad?” tanya Salam.

PT KIS berharap Pemkot Malang segera membahas relokasi pedagang yang telah berlarut-larut. Kata Salam, semakin cepat pedagang direlokasi, maka proses pembangunan akan segera dilaksanakan.

“Kalau pun tidak ada niat baik dari Pemkot Malang, kami akan tempuh opsi jalur hukum. Kami sudah banyak mengalami kerugian,” tuturnya.

Salam tidak mempersoalkan Pemkot Malang menggunakan PKS yang mana. Menurutnya hal yang paling mendasar dan penting untuk segera dilakukan adalah mengosongkan pasar.

Sekda Pemkot Malang, Wasto beberapa waktu lalu mengatakan bahwa saran dari kemendagri telah turun. Dari hasil konsultasi itu, waktu perjanjian BOT 30 tahun dihitung dari PKS ditandatangani awal yakni tahun 2010.

“Nanti kita akan bicara dengan PT KIS. Saat ini menunggu finalisasi naskah adendum PKS,” ujar Wasto beberapa waktu lalu.

SURYAMALANG.COM mencoba konfirmasi ulang ke Wasto di Balai Kota. Namun Wasto saat itu tengah kedatangan kunjungan kerja dari DPR RI sehingga belum bisa dimintai keterangan.

Penulis: Benni Indo
Editor: eko darmoko
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help