SuryaMalang/

Pilgub Jatim

Di Kabupaten Malang, Masih Ada 4 Ribu Pemilik Hak Suara Terancam Gagal Nyoblos

Hingga hari ini, Selasa (17/4/2018), masih ada sekitar 4 ribu pemilik hak suara Pilgub Jatim di Kabupaten Malang yang terancam tidak bisa mencoblos.

Di Kabupaten Malang, Masih Ada 4 Ribu Pemilik Hak Suara Terancam Gagal Nyoblos
SURYAMALANG.COM/Ahmad Amru Muiz
Ketua KPU Kabupaten Malang, Santoko 

SURYAMALANG.COM, KEPANJEN - Hingga hari ini, Selasa (17/4/2018), masih ada sekitar 4 ribu pemilik hak suara Pilgub Jatim di Kabupaten Malang yang terancam tidak bisa mencoblos.

Ini setelah data kependudukan dari warga pemilik suara tersebut masih dilakukan pencocokan dengan database Dispendukcapil Kabupaten Malang.

Ketua KPU Kabupaten Malang, Santoko mengatakan, dengan masih adanya sekitar 4 ribu pemilik hak suara yang sedang dalam verifikasi oleh Dispendukcapil, maka KPU Kabupaten Malang akan mengambil waktu penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada 19 April 2018.

Meskipun sebelumnya KPU berencana menggelar penetapan DPT Pilgub Jatim di Kabupaten Malang pada 18 April 2018.

"Perubahan jadwal penetapan DPT itu kami lakukan untuk memberikan waktu bagi Dispendukcapil bekerja mencocokkan data bermasalah warga dengan data base kependudukan," kata Santoko, Selasa (17/4/2018).

Dijelaskan Santoto, pada saat penetapan Data Pemilih Sementara (DPS) sekitar sebulan lalu diketahui ada sekitar 66.031 warga pemilik hak suara yang terancam tidak bisa mencoblos karena data kependudukan bermasalah berdasar coklit (pencocokan dan penelitian).

Dari data tersebut KPU bersama Dispendukcapil melakukan penelitian dan pencocokan data coklit data warga bermasalah tersebut.

Selain ada ketidak-sesuaian antara nomor induk kependudukan (NIK), KK dan Akta milik warga dengan data base kependudukan Dispendukcapil Kabupaten Malang menyebabkan warga terancam kehilangan hak suaranya dalam Pilgub Jatim.

Namun, berkat kerja keras tim Dispendukcapil bersama KPU untuk melakukan penelitian data warga yang ditemukan bermasalah maka jumlah warga terancam gagal memilih menurun drastis.

"Hari Senin jumlahnya masih sekitar 7.200 data yang harus diteliti, dan sampai tadi pagi menjadi sekitar 4.000 datanya sudah ditemukan," ucap Santoko.

Memang, diakui Santoko, KPU tidak akan main coret pemilik suara Pilgub Jatim karena data kependudukannya bermasalah, diantaranya belum lakukan perekaman E-KTP. Dan KPU berupaya dan menargetkan seluruh warga pemilik hak suara Pilgub Jatim di Kabupaten Malang bisa menggunakan hak pilihannya.

Artinya, seluruh warga Kabupaten Malang pemilik hak suara maupun warga baru berumur masuk sebagai pemilik hak suara bisa mencoblos semuanya.

"Maka dari itu, meskipun nantinya DPT sudah ditetapkan bukan berarti pemilih baru tidak bisa mencoblos. Karena sampai waktu coblosan 27 Juni tersebut warga bisa masuk sebagai pemilih tambahan Pilgub Jatim. Artinya kami tidak mengunci hak pemilih sesuai DPT saja," tandas Santoko.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Malang, Sri Meicharini mengatakan, untuk data warga yang NIK atau KK atau Akta Kelahiran bermasalah sehingga terancam gagal mencoblos Pilgub Jatim jumlahnya tinggal sekitara 2.000 warga.

"Mungkin untuk data 4.000 warga masih bermasalah data kependudukannya itu posisi pagi hari. Sampai sore ini jumlahnya sudah jauh menurun," kata Sri Meicharini.

Penulis: Ahmad Zaimul Haq
Editor: eko darmoko
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help