Travelling

Candi Badut di Kabupaten Malang Kini Dikelola Pemprov Jatim

Surat itu sendiri ditandatangani oleh Soekarwo pada 21 Desember 2017, dan dikirimkan ke Pemkab Malang pada 11 April 2018.

Candi Badut di Kabupaten Malang Kini Dikelola Pemprov Jatim
SURYAMALANG.COM/Benni Indo
Mahasiswa Universitas Brawijaya (UB) Malang sedang melakukan peran pewayangan di Candi Badut yang berada di Desa Karangwidoro, Dau, Kabupaten Malang, Kamis (26/4/2018). 

SURYAMALANG.COM, DAU – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil alih pengelolaan Candi Badut melalui surat keputusan gubernur nomor 188/734/KPTS/013/2017 tentang Penetapan Candi Badut di Kabupaten Malang sebagai bangunan cagar budaya peringkat provinsi.

Dengan adanya surat itu, Candi Badut yang sebelumnya dikelola oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) kini dikelola oleh Pemprov Jatim. Dalam surat yang ditandatangani langsung oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo itu, juga dikirimkan ke Pemkab Malang.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Malang Kadisparta Made Arya Wedanthara mengatakan sudah mengetahui adanya surat itu. Ia mengatakan, kedatangan surat itu memberitahukan bahwa Candi Badut yang ada di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang dikelola oleh Pemprov. Surat itu sendiri ditandatangani oleh Soekarwo pada 21 Desember 2017, dan dikirimkan ke Pemkab Malang pada 11 April 2018.

“Hanya Candi Badut saja yang dikelola Pemprov, candi yang lainnya masih di BPCB,” ujar Arya, Kamis (26/4/2018).

Dilanjutkan Arya, keberadaan surat itu tidak memberikan dampak apapun kepada Pemkab Malang. Pasalnya, selama ini pengelolaan candi selalu dibawah BPCB. Pemkab tidak memiliki hak untuk melakukan perawatan, pun uang pemasukkan dari hasil kunjungan wisatawan.

Namun begitu, Arya mengatakan sudah mengajukan usul agar Pemkab Malang diberi kewenangan untuk mengelola candi-candi yang berada di Kabupaten Malang. Hal itu untuk memudahkan kordinasi serta perawatan candi.

“Awal April lalu kami sudah sampaikan kepada menteri, nanti akan mengupayakan itu, bagaimana kalau candi dikelola pemerintah daerah,” terang Arya yang saat dihubungi berada di Jakarta dalam agenda rakor.

Sejauh ini, ada kendala jika Pemkab Malang ingin melaksanakan acara di kawasan candi. Pemkab Malang harus mengirim surat izin ke BPCB di Mojokerto.

Dalam kesempatan yang sama Arya juga menyampaikan, perlu adanya regenarasi terhadap juru kunci candi. Regenerasi itu diperlukan untuk penyegaran dan pelayanan kepada wisatawan. Namun lagi-lagi, hanya BPCB dan Pemprov yang bisa menentukan hal itu.

“Sebenarnya, karena kita butuh penunggu candi yang masih muda, yang mengerti tentang sejarah. Kalau mereka sepuh ya kasihan juga. Tapi kewenangannya ada di provinsi,” papar Arya.

Dengan diurusnya Candi Badut oleh Pemprov Jatim Arya berharap, Pemprov bisa melakukan perbaikan sumber daya manusia dan hal lainnya yang berkaitan dengan candi.

“Terkadang ada tangan-tangan tak bertanggungjawab yang coret-ceret di candi, harapan kita ke depan bisa menyeleksi. Kemudian bisa menjelaskan apa sejarahnya candi, jadi harus bener-bener lebih baik,” tutup Arya.

Penulis: Benni Indo
Editor: eko darmoko
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help