Malang Raya

Jaksa Tahan Kepala Bidang Parkir, Begini Reaksi Sekretaris dan Pjs Wali Kota Malang

Alur mekanisme retribusi parkir itu dari juru parkir disetor ke Dishub lalu disetor ke Kasda.

Jaksa Tahan Kepala Bidang Parkir, Begini Reaksi Sekretaris dan Pjs Wali Kota Malang
SURYAMALANG.COM/Hayu Yudha Prabowo
Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang Syamsul Arifin saat menggelar operasi gabungan dan menemukan karcis yang dilaminating. 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki pengawasan internal, termasuk pengawasan perihal keuangan. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Wasto menegaskan hal itu ketika ditanya tentang pengawasan pengelolaan keuangan di Dinas Perhubungan Kota Malang paska penahanan Kepala Bidang Parkir Dishub, M Syamsul Arifin oleh jaksa.

Seperti diberitakan, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) menahan Kabid Parkir Syamsul Arifin karena menyunat uang retribusi parkir di tahun 2015, 2016, 2017. "Alur mekanisme retribusi parkir itu dari juru parkir disetor ke Dishub lalu disetor ke Kasda. Untuk pengawasan (keuangan dan pengelolaan) tentunya ada di internal Dishub," ujar Wasto kepada wartawan, Rabu (9/5/2018).

Pengelolaan uang retribusi parkir di Dishub berada di dua tempat. Awalnya retribusi parkir yang dipungut dari juru parkir dikelola oleh bendahara Bidang Parkir. Dari bendahara Bidang Parkir itu kemudian diserahkan ke bendahara Dinas Perhubungan, dan setelahnya diserahkan ke Kas Daerah (Kasda).

Ketika di alur antara bendahara Bidang Parkir ke bendahara Dinas inilah terjadi pemotongan. Pemotongan itu diduga atas perintah Kabid Parkir Syamsul. Akibatnya potensi kerugian negara sekitar Rp 600 juta. Jaksa yang menyidik kasus ini menemukan indikasi korupsi itu hingga akhirnya menahan Syamsul pada Senin (7/5/2018).

"Kalau kasusnya seperti itu, jangan sampai terjadi lagi di OPD lain. Tentunya sudah ada risiko hukumnya, jadi pejabat lain jangan sampai melakukan itu," tegas Wasto.

Sementara itu, untuk menghindari praktik penyimpangan di perparkiran, kata Wasto, Pemkot Malang akan memperbaiki pengelolaan parkir di Kota Malang.

"Kami akan menerapkan sistem pengelolaan parkir untuk menghindari penyimpangan. Tentunya ke depan kami lakukan kajian dengan melihat tempat lain yang berhasil mengelola parkir secara baik. Tentunya ada pertimbangan sosial juga supaya tidak ada gejolak dari tukang parkir," imbuh Wasto.

Terkait untuk sanksi untuk Syamsul, Wasto kembali berucap hal itu nanti disesuaikan dengan aturan yang berlaku.

Sedangkan untuk pengisian jabatan pengganti Syamsul, Pjs Wali Kota Malang Wahid Wahyudi hanya berujar pendek. "Kalau mengganti jabatan Kabid itu gampang, nanti bisa diurusi bapaknya para pegawai. Sementara ini kan bisa diisi oleh Plt," ujar Wahid sambil menunjuk Wasto yang ia maksud sebagai bapaknya pegawai Pemkot Malang.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kusnadi tidak bisa dihubungi. Nomor ponsel miliknya yang biasa dihubungi wartawan jika ingin meminta konfirmasi tidak aktif. Kusnadi juga tidak hadir di acara rapat paripurna DPRD Kota Malang, Rabu (9/5/2018).

Kusnadi termasuk dalam daftar 30 orang saksi yang diperiksa jaksa sejak penyelidikan Desember 2017 lalu hingga penyidikan. Selain Kusnadi, bendahara di Dinas Perhubungan juga dimintai keterangan. Jaksa juga memeriksa dokumen perihal parkir tahun 2015, 2016 dan 2017. Dokumen yang diperiksa antara lain bukti penyetoran hasil retribusi dari bendahara Bidang Parkir ke Bendahara Dinas Perhubungan. Jaksa juga mencocokan karcis parkir, dari yang dicetak kemudian yang dipakai dan uang yang disetorkan.

Hingga Selasa (8/5/2018) jaksa hanya menyebut satu orang tersangka yakni Syamsul dalam dugaan korupsi berupa pemotongan hasil retribusi parkir itu. Namun Kepala Kejari Kota Malang Amran Lakoni menegaskan siapapun yang menerima uang hasil kejahatan maka akan menerima sanksi hukum.

Syamsul sendiri bisa dibilang sebagai pejabat yang menduduki posisi cukup lama sebagai Kepala Bidang Parkir. Ia melewati masa tiga kali wali kota dan sembilan kali kepala Dishub Kota Malang.

Penulis: Sri Wahyunik
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help