Malang Raya

Siasat Mewujudkan Sekolah Antikorupsi di Kota Malang

Ketika komite menunggu awal sampai akhir, maka anggaran bosda dan bosnas bisa surplus Rp 20 juta sampai Rp 30 juta

Siasat Mewujudkan Sekolah Antikorupsi di Kota Malang
sylvianita widyawati
A Fachrudin, Koordinator MCW saat di Dindik Malang, Jumat (18/5/2018). 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Peran komite sekolah perlu dioptimalkan. Sehingga tak hanya dilibatkan sekolah saat tanda tangan saja.

"Kalau ada laporan yang kena, maka komite sekolah juga akan kena. Sebab tanda tangan itu merupakan konfirmasi program bahwa itu benar," jelas A Fachrudin, Koordinator Malang Corruption Watch (MCW) dalam diskusi tentang "Mewujudkan Sekolah Antikorupsi" di aula Dindik Kota Malang, Jumat (18/5/2018).

Kegiatan itu juga diikuti oleh komite sekolah, kasek, operator dan bendahara sekolah. Ia berharap, tidak ada kejadian itu di Kota Malang. Namun ia mengimbau komite sekolah berhati-hati tapi tak perlu takut.

Untuk itu, mereka diminta memahami aturan dan juknis soal bosnas dan bosda. Dari kegiatan Jumat itu ada beberapa pertanyaan dari peserta.

Misalkan pembahasan RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) jangan mendadak dengan alasan segera disampaikan ke Dindik. Sehingga komite sekolah juga diberi kesempatan untuk membahas lebih dalam. Selain itu juga ada pertanyaan soal sumbangan yang harusnya bebas nilainya. Namun ada walimurid yang maunya disamakan nilainya.

MCW berharap hasil pertemuan diseminasikan ke masyarakat oleh yang hadir. Selama beberapa hari mengisi kegiatan di dindik, Fachrudin menyatakan jadi tahu banyak komite sekolah yang belum memahami peran dan fungsinya sesuai dengan Permendikbud nomer 75/2017.

Untuk itu perlu dilakukan revitalisasi komite sekolah. Tujuannya agar komite bisa memantau dan mengawal RKAS.

"Dindik dan DPKM (Dewan Pendidikan Kota Malang) perlu safari ke sekolah-sekolah untuk menyosialisasikan ini," kata dia. Dengan begitu komite tak jadi tukang stempel. Tapi harus terlibat sejak awal sampai akhir pembahasan hingga pertanggungjawaban.

Jika itu terjadi, pengeloaan keuangan akan baik. "Contohnya ada komite sekolah cerita ke saya. Ketika komite menunggu awal sampai akhir, maka anggaran bosda dan bosnas bisa surplus Rp 20 juta sampai Rp 30 juta," papar dia. Caranya dengan mengefektifkan anggaran.

Ia juga menyarakan dalam penyusunan RKAS tidak top down. Serta menyesuaikan kebutuhan walimurid/masyarakat.

"Dari pertemuan ini tadi kan jadi terkonfirmasi komite belum dilibatkan sejak awal penyusunan. Kasek tiba-tiba minta tanda tangan dan stempel dengan dokumen yang akan dibawa sudah last minute," paparnya.

Ia juga menyadari komite tak mungkin membaca satu persatu. Dikatakan dia, dengan pelibatan sejak awal juga meminimalisir potensi penyalahgunaan keuangan. Sehingga ada check and balance. Selain itu masih ada anggapan bahwa komite dibawah kepala sekolah. Padahal ini adalah lembaga yang beda meski komite diberi SK oleh kasek.

Penulis: Sylvianita Widyawati
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help