Pilgub Jatim

KPID Imbau Media Berhati-hati dalam Pemberitaan selama Hari Tenang Pilkada

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) meminta seluruh lembaga penyiaran televisi dan radio menghentikan siaran iklan kampanye.

KPID Imbau Media Berhati-hati dalam Pemberitaan selama Hari Tenang Pilkada
SURYAMALANG.COM/Habibur Rohman
DEBAT TERAKHIR - Pasangan Calon Khofifah Indar Parawansah - Emil Dardak dan Syaifullah Yusuh-Puti pada debat terakhir Pasangan Cagub dan Cawagub Jatim yang berlangsung di Dyandra Convention Centre Surabaya, (Sabtu (23/6/2018). Debat Cagub dan Cawagub ini mengangkat tema "Kelola Peerintahan & Pelayanan Publik dan beberapa pertanyaan diajukan dengan bahasa jawa. 

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Memasuki hari tenang dalam Pilkada Jawa Timur, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) meminta seluruh lembaga penyiaran televisi dan radio menghentikan siaran iklan kampanye.

Hal itu merujuk pada surat edaran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Nomor 68/K/KPI/31.2/02/2018 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Februari 2018. Yaitu terkait edaran tentang masa penyiaran Pilkada 2018.

"KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pilkada telah mengupayakan proses Pilkada secara adil, termasuk dalam pemanfaatan frekuensi publik," ucap Ketua KPID Jawa Timur, Ahmad Afif Amrullah, Minggu (24/6/2018).

Oleh sebab itu, pihaknya mengajak seluruh insan penyiaran untuk ikut menjaga kondusifitas pelaksanaan pilkada melalui program-program siarannya. Terutama untuk media TV dan radio ini kan pengaruhnya besar bagi masyarakat.

"Di antaranya dengan tetap menjaga keberimbangan, tidak partisan dan harus menghentikan semua iklan kampanye serta apapun program siaran yang mengarah pada kampanye," kata Afif.

Lebih lanjut ia mengatakan pelarangan ini masa tenang tidak boleh menayangkan atau menyiarkan semua yang telah diatur pada masa kampanye.

"Termasuk berita pasangan calon sebagai bagian program siaran sandiwara atau yang lainnya, menyampaikan ucapan selamat atau greeting dan program-program lain tanpa keberimbangan untuk semua," jelasnya.

Bukan hanya merujuk pada pemberitaaan media kegiatan paslon namun juga terkait rekam jejak pasangan calon yang mengarah pada kampanye.

Menyiarkan ulang debat terbuka dan liputan kegiatan kampanye, serta menyiarkan hasil jajak pendapat atau survei tentang Pilkada dari lembaga manapun.

Sedangkan pada masa pemilihan tanggal 27 Juni 2018, lanjut Afif, lembaga penyiaran televisi dan radio dilarang menyiarkan segala yang sudah diatur pada mas tenang.

"Kalau informasi hasil hitung cepat atau quick count, silakan disiarkan setelah pukul 13.00 WIB," ungkap Afif.

Di sisi lain, KPID Jatim juga berharap semua pasangan calon Gubernur atau Bupati/Walikota beserta tim pemenangan dan lembaga penyelenggara TV/radio untuk mematuhi aturan tersebut.

Kalau terjadi pelanggaran, KPID Jatim akan memberikan sanksi kepada lembaga penyiaran sedangkan sanksi untuk pasangan calon akan dilakukan oleh Bawaslu. Menurut Afif, pengawasan ini juga membutuhkan partisipasi masyarakat.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help