Malang Raya

Efisiensi Anggaran dari Tunjangan Anggota DPRD Kota Malang

Meskipun setiap bulan tetap membayar gaji anggota dewan yang ditahan KPK, Sekretariat DPRD Kota Malang tetap bisa melakukan efisiensi anggaran

Efisiensi Anggaran dari Tunjangan Anggota DPRD Kota Malang
SURYA/HAYU YUDHA PRABOWO
FOTO ARSIP - Sekretaris DPRD Kota Malang, Bambang Suharijadi diwawancarai wartawan usai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam pengembangan kasus suap pembahasan APBD-P Kota Malang TA 2015 di Mapolres Malang Kota, Jumat (23/3/2018). Usai penetepan 19 tersangka baru dalam kasus ini, KPK terus melakukan pemeriksaan terhadap anggota DPRD Kota Malang dan Pejabat Pemkot Malang. 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Meskipun setiap bulan tetap membayar gaji anggota dewan yang ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sekretariat DPRD Kota Malang tetap bisa melakukan efisiensi anggaran.

Efisiensi anggaran itu didapatkan dari komposisi tunjangan anggota DPRD Kota Malang yang ditahan KPK.

Anggota dewan yang ditahan tidak bisa mengikuti sejumlah kegiatan, antara lain reses dan kunjungan kerja.

"Memang masih memberikan hak keuangan anggota dewan yang tidak bisa melakukan aktivitas kedewanan, namun di sisi lain kami bisa melakukan efisiensi karena beberapa kegiatan tidak dilakukan oleh anggota dewan itu juga," ujar Sekretaris DPRD Kota Malang Bambang Suharijadi, Rabu (11/7/2018).

Bambang belum bisa mengestimasi berapa efisiensi yang bakal disumbang ke Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) 2018.

"Pastinya cukup banyak, namun berapa jumlah pastinya maupun estimasinya belum bisa kami sebutkan. Karena harus dihitung berdasarkan kegiatan yang dilakukan," imbuh Bambang.

Untuk kegiatan kunjungan kerja saja, misalnya, setiap anggota dewan diperkirakan mendapatkan jatah sekitar Rp 10 juta. Anggaran itu dialokasikan dalam bentuk transportasi, penginapan, juga uang saku.

Besarnya anggaran setiap kunjungan kerja berbeda, karena disesuaikan dengan standar biaya umum (SBU) dengan mengacu kepada daerah yang dituju.

Setiap bulan anggota dewan bisa melakukan kegiatan Kunker sekitar empat kali. Dari catatan Surya, semenjak 18 anggota dewan ditahan sejak Maret - April lalu, dewan melakukan satu kali reses.

Dari hitungan SURYAMALANG.COM, Setwan Kota Malang bisa melakukan efisiensi setidaknya sekitar Rp 600 juta selama empat bulan sejak April hingga Juli 2018.

"Pastinya keuangan yang tidak terpakai kami laporkan dan kembalikan ke kas daerah. Terserah pihak eksekutif, kemana sumbangan Silpa dari kami dialokasikan," pungkas Bambang.

Seperti diberitakan, sebanyak 18 anggota dewan yang ditahan KPK dalam perkara dugaan suap pembahasan Perubahan APBD Kota Malang tahun anggaran 2015.

Penulis: Sri Wahyunik
Editor: eko darmoko
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help