Surabaya

Kembangkan Kasus Dana Hibah Bansos, Kejati Jatim Periksa Wakil Ketua DPRD Jember

Dana hibah kelompok ternak itu merupakan usulan anggota DPRD Jember yang kemudian dialokasikan dalam APBD 2015 sebesar Rp 33 miliar.

Kembangkan Kasus Dana Hibah Bansos, Kejati Jatim Periksa Wakil Ketua DPRD Jember
Wakil Ketua DPRD Jember, Ayub Junaidi usai diperiksa dalam kasus dana hibah bansos ternak di Kejati Jatim. 

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Pengembangan kasus dugaan korupsi dana hibah bantuan sosial (bansos) ternak Pemkab Jember terus digeber Kejati Jatim.

Pemeriksaan pejabat dilakukan, di antaranya dengan memanggil Wakil Ketua DPRD Jember, Ayub Junaidi untuk diperiksa penyidik Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jatim.

Kedatangan Ayub guna diperiksa sebagai saksi dalam dugaan kasus korupsi dana hibah bantuan sosial (bansos) ternak itu, yang  menjerat Ketua DPRD Jember Thoif Zamroni sebagai tersangka.

Pemeriksaan terhadap pria yang juga menjabat sebagai ketua Ansor Jember ini dibenarkan Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jatim, Richard Marpaung.

“Ya betul, penyidik hari ini memeriksa Wakil Ketua DPRD Jember. Dia dimintai keterangan sebagai saksi pada kasus dugaan korupsi dana hibah bansos 2015 di Jember. Ini merupakan pengembangan dari proses hukum yang sedang berjalan sebelumnya,” papar Richard saat dikonfirmasi, Rabu (11/7/2018).

Sedangkan Ayub ketika dikonfirmasi usai pemeriksaan, menegaskan bahwa dia dimintai keterangan sebagai saksi pada kasus ini.

“Saya hanya ditanya seputar proses pengucuran dana hibah itu. Tak ada hal lainnya selain mengenai kegiatan dana hibah ini,” jelasnya. 

Untuk diketahui, jaksa telah menetapkan status tersangka dan melakukan penahanan terhadap Ketua DPRD Jember Thoif Zamroni beberapa waktu lalu.

Thoif yang merupakan kader Partai Gerindra ini disangka terlibat dalam kasus dugaan penyelewengan dana hibah bansos ternak yang berasal dari APBD Pemkab Jember pada tahun 2015 silam.

Dana hibah kelompok ternak itu merupakan usulan anggota DPRD Jember yang kemudian dialokasikan dalam APBD 2015 sebesar Rp 33 miliar.

Berdasarkan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) RI.

Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan adanya 158 kelompok penerima dana hibah tersebut tidak melaporkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) atas penggunaan dana hibah tersebut sehingga tersangka diduga terindikasi bermasalah.

Selain Ayub, jaksa juga bakal memanggil beberapa pihak untuk dimintai keterangan terkait pengembangan kasus ini.

Penulis: Sudharma Adi
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help