Malang Raya

Negara Keluarkan Lebih dari Rp 500 juta Per Bulan untuk Gaji Anggota Dewan yang Ditahan KPK

Anggota DPRD Kota Malang yang ditahan penegak hukum masih menerima gaji. Hal ini dibenarkan oleh Sekretaris DPRD Kota Malang

Negara Keluarkan Lebih dari Rp 500 juta Per Bulan untuk Gaji Anggota Dewan yang Ditahan KPK
IST
Ilustrasi 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Anggota DPRD Kota Malang yang ditahan penegak hukum masih menerima gaji. Sebanyak 18 anggota dewan Kota Malang, meskipun tidak bisa ngantor namun tetap gajian.

Hal ini dibenarkan oleh Sekretaris DPRD Kota Malang Bambang Suharijadi. "Mereka masih tetap mendapatkan hak-haknya karena masih tercatat sebagai anggota DPRD Kota Malang meskipun tidak bisa beraktivitas kedewanan," ujar Bambang, Rabu (11/7/2018).

Hak 18 orang itu terbagi dalam dua kelompok. Satu orang yakni Arief Wicaksono, mantan Ketua DPRD KOta Malang, hanya mendapatkan hak representatif dan tunjangan keluarga.

Sebanyak 17 orang lainnya masih menerima tunjangan lain seperti tunjangan jabatan, transportasi, dan perumahan, selain gaji pokok dan tunjangan keluarga.

Arief Wicaksono menerima gaji pokok dan tunjangan keluarga, sekitar Rp 2,1 juta per bulan sejak statusnya menjadi terdakwa beberapa bulan lalu.

Sedangkan 17 orang anggota dewan yang lain masih tetap menerima cukup banyak sekitar Rp 32 juta per bulan.

"Sebab status mereka masih tersangka, jika mereka sudah masuk ke persidangan atau berstatus terdakwa maka sejumlah tunjangan akan dipotong dan hanya menerima hak representatif atau gaji pokok saja," imbuh Bambang.

Ke-17 anggota dewan itu hanya tidak menerima tunjangan reses, karena tidak melaksanakan kegiatan itu, dan sejumlah dana ketika melakukan kunjungan kerja keluar kota.

Seperti diberitakan, ke-18 anggota dewan itu ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara dugaan suap pembahasan Perubahan APBD Kota Malang tahun anggaran 2015. Arief sudah ditahan sejak 2017, dan sudah mendapatkan vonis dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.

Sedangkan 17 anggota dewan sisanya, masih menjalani penyidikan di tingkat penyidik KPK sejak medio Maret dan April 2018 lalu. Meskipun tidak bisa ngantor sejak itu, mereka masih menerima hak keuangan mereka.

Dari hitungan SURYAMALANG.COM, untuk ke-17 anggota dewan itu, negara mengeluarkan dana sekitar Rp 544 juta setiap bulan. Jika empat bulan saja, maka ada anggaran sekitar Rp 2,1 miliar terpakai untuk membayar anggota dewan yang tidak bisa bekerja karena kesandung persoalan hukum tersebut.

Penulis: Sri Wahyunik
Editor: eko darmoko
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help