Malang Raya

18 Anggota DPRD Kota Malang Masuk Bui, Tunjangannya Bisa Dialihkan untuk Lembaga Lain

#MALANG - 18 anggota DPRD Kota Malang kesandung kasus dugaan suap pembahasan APBD Perubahan tahun anggaran 2015.

18 Anggota DPRD Kota Malang Masuk Bui, Tunjangannya Bisa Dialihkan untuk Lembaga Lain
web
ILUSTRASI 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Tunjangan keuangan yang tidak dipakai oleh anggota DPRD Kota Malang bisa dialokasikan untuk program di organisasi perangkat daerah (OPD) lain.

Anggaran itu bisa dipakai jika oleh Sekretariat DPRD Kota Malang tidak digeser untuk kegiatana lain, atau dikembalikan sebagai sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) 2018.

"Bisa dipakai di PAK atau perubahan APBD oleh OPD lain jika oleh Sekretariat Dewan memang dilaporkan ke Barenlitbang. Jadi digeser untuk OPD lain. Bisa saja digeser untuk kegiatan di Sektwan sendiri, atau didiamkan sebagai Silpa nanti," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Wasto, Kamis (12/7/2018).

Pengelolaan anggaran itu, kata Wasto, diserahkan kepada pihak Setwan Kota Malang.

Sepeti diberitakan sebelumnya, Sekretariat DPRD Kota Malang (Setwan) bisa melakukan efisiensi atas keuangan yang mereka kelola.

Sumbangan efisiensi yang mencolok berasal dari tunjangan anggota dewan yang tidak terpakai karena anggota dewan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ada 18 anggota dewan Kota Malang yang tidak bisa memakai sejumlah tunjangan itu karena ditahan. Tunjangan yang tidak dimanfaatkan antara lain tunjangan reses dan kunjungan kerja.

Dari penghitungan SuryaMalang, sekitar empat bulan tunjangan itu tidak terpakai, DPRD bisa melakukan efisiensi keuangan sekitar Rp 600 juta.

18 anggota DPRD Kota Malang kesandung kasus dugaan suap pembahasan APBD Perubahan tahun anggaran 2015.

Tags
Malang
Penulis: Sri Wahyunik
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help