Malang Raya

MCW Soroti Pendataan Aset Daerah Kabupaten Malang

APBD 2018 alokasi anggaran inventarisasi aset mencapai Rp 650 juta dan anggaran pengamanan barang milik daerah mencapai Rp 600 juta

MCW Soroti Pendataan Aset Daerah Kabupaten Malang
IST
Logo Kabupaten Malang 

SURYAMALANG.COM, KEPANJEN - Belum maksimalnya pendataan aset Pemkab Malang disorot Malang Corruption Watch (MCW). Ini setelah besarnya alokasi anggaran yang disediakan untuk inventarisasi dan pengamanan aset daerah setiap tahun oleh Pemkab Malang menjadi pertanyaan.

Dalam APBD tahun 2018 alokasi anggaran inventarisasi aset mencapai Rp 650 juta dan anggaran pengamanan barang milik daerah mencapai Rp 600 juta.

Divisi Advokasi MCW Kabupaten Malang, Ibnu Syamsu Hidayat menjelaskan, dari hasil kajian MCW menyebutkan penyediaan anggaran yang cukup besar setiap tahun dengan belum terdatanya seluruh aset Pemkab Malang seharusnya tidak boleh terjadi. Alasan minimnya sumberdaya manusia atau tenaga untuk mendata aset daerah Kabupaten Malang dirasa kurang tepat.

"Kami menduga adanya kesengajaan dari belum maksimalnya pendataan aset daerah Kabupaten Malang. Bila birokrasi Pemkab Malang kalau memang sudah tertata baik tentunya dengan sistem delegasi pemerintahan kesulitan pendataan aset daerah tidak akan terjadi," kata Ibnu Syamsu Hidayat, Kamis (12/7/2018).

Dijelaskan Ibnu Syamsu Hidayat, banyaknya aset daerah Kabupaten Malang yang belum terdata oleh Pemkab Malang sedikit banyak telah memberi keuntungan sejumlah pihak. Baik aset dari di setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan aset daerah yang ada di Pedesaan dan Kelurahan.

Terutama untuk aset daerah di Desa dan Kelurahan karena belum terdata maka potensi indikasi dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan pribadi oleh seseorang cukup besar.

Seperti aset daerah bekas aset desa yang beralih status menjadi Kelurahan. Aset daerah disewakan oleh pejabat lurah dan hasil sewa tidak dimasukkan ke kas daerah seperti ketentuan yang ada sehingga menimbulkan dugaan korupsi.

"Dan salah satunya terjadi di Kelurahan Sedayu yang akhirnya masuk dugaan korupsi yang ditangani Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang," ucap Ibnu Syamsu.

Memang, diakui Ibnu Syamsu, berdasar hasil audit BPK RI untuk aset daerah di Kabupaten Malang banyak dipertanyakan. Termasuk proses tukar guling tanah milik daerah Kabupaten Malang yang ada di Kota Malang dengan pihak ketiga yang hingga kini tidak diketahui dan tidak jelas realisasinya. Ada dugaan tukar guling aset daerah berupa tanah tidak sesuai ketentuan yang ada.

"Untuk itu MCW mendorong penyelesaian pendataan aset daerah Kabupaten Malang dan segera mengembangkan sistem manajemen komprehensif yang handal agar aset daerah tidak menjadi persoalan dan menjadi catatan BPK RI," tandas Ibnu Syamsu Hidayat.

Sementara sebelumnya, Bupati Malang, H Rendra Kresna mengatakan, Pemkab Malang terus berupaya melakukan inventarisasi dan pencatatan aset daerah setiap tahun. Namun, karena jumlah aset cukup banyak sehingga membutuhkan waktu cukup lama untuk melakukan inventarisasi dilanjut sertifikasi.

"Terutama untuk aset tanah yang perlu waktu panjang sertifikasinya," kata Rendra.

Meski demikian, ungkap Rendra, pihaknya optimis untuk bisa segera menuntaskan inventarisasi dan sertifikasi aset daerah yang ada. Karena inventarisasi aset dan sertifikasi aset tersebut selain untuk memperbaiki catatan BPK, juga untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan.

"Seperti halnya penyerobotan aset dari pihak yang tidak bertanggungj awab. Makanya inventarisasi aset dan sertifikasi terus dijalankan secara bertahap," tutur Rendra.

Penulis: Ahmad Amru Muiz
Editor: eko darmoko
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved