Pasuruan

Surat Plt Bupati Pasuruan untuk Jokowi jadi Masalah, Tidak Masuk Registrasi Bagian Umum

Surat yang ditandatangani Riang Kulup Prayuda saat menggantikan Bupati Irsyad Yusuf dalam cuti kampanye Pilkada 2018 tidak sah.

Surat Plt Bupati Pasuruan untuk Jokowi jadi Masalah, Tidak Masuk Registrasi Bagian Umum
galih lintartika
Sumber air Umbulan di Kabupaten Pasuruan. 

SURYAMALANG.COM, PASURUAN - Surat Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pasuruan, Riang Kulup Prayuda, kepada Presiden RI tentang peninjauan kembali proyek Sistem Pengadaan Air Minum (SPAM) Umbulan tidak tercatat dalam regitrasi keluar masuknya surat di Pemerintahan Kabupaten Pasuruan.

Surat itu ditandatangani Riang Kulup Prayuda saat menggantikan Bupati Irsyad Yusuf dalam cuti kampanye Pilkada 2018.

Data yang didapatkan SURYAMALANG.COM, surat itu tertanggal 4 Juni 2018 dengan nomor : 135/693/424.033/2018.

Nah, anehnya, surat itu tidak masuk dalam registrasi Bagian Umum Pemkab Pasuruan. Hingga saat ini, surat nomor surat yang dikeluarkan Pemkab Pasuruan masih pada nomor urut sekitar 250.

Dalam kasus ini ada sebuah kejanggalan marena nomor surat yang teregistrasi di Bagian Umum masih pada nomor urut 250an. Sedangkan surat itu sudah bernomor 693.

Sekretaris Pemkab Pasuruan, Agus Sutiadji, menyatakan tidak mengetahui atas keberadaan surat Plt Bupati Pasuruan tersebut.

Ia mengatakan, dalam etika birokrasi, setiap surat Bupati Pasuruan yang keluar selalu mendapat paraf atau koreksi dari staf di organisasi perangkat daerah (OPD) hingga Sekkab.

“Saya tidak tahu menahu surat peninjauan ulang proyek Umbulan. Sebagai pejabat publik, Plt Bupati bisa saja melayangkan surat tanpa melalui kajian staf,” kata Agus Sutiadji.

Sementara itu, kemunculan surat peninjauan kembali untuk proyek SPAM Umbulan yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut mendapatkan banyak tanggapan. Bahkan, sejumlah pihak menuding kemunculan surat itu merupakan pembegalan kebijakan dan penyimpangan etika birokrasi.

Direktur Pusat Studi dan Advokasi Kebijakan (Pusaka), Lujeng Sudarto menuding bahwa kemunculan surat peninjauan kembali yang tidak teregister itu sarat dengan  unsur kesengajaan.

Ia menyebut ada pihak yang sengaja melakukan mal administrasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan. 

"Seharusnya, surat yang isinya penting dan memiliki kualifikasi strategis tersebut secara administratif harus dikaji dan dikoreksi di domain sekretariat daerah terlebih dahulu," tambahnya.

Menurutnya, tindakan Plt Bupati tersebut sudah masuk kategori mal kebijakan, karena sudah keluar dari kewenangannya dan batasannya. Tugas pokok dan fungsi Plt Bupati tidak dalam kapasitas mereview kebijakan-kebijakan strategis. 

"Ini bisa disebut sebagai bentuk penyimpangan etika birokrasi," tutupnya.

Penulis: Galih Lintartika
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help