Nasional

KPK Ringkus Anggota DPR dari Golkar Dapil Jatim, Eni Maulani Saragih

Eni Maulani Saragih adalah politisi Partai Golkar dari daerah pemilihan Jawa Timur 10 meliputi wilayah #Gresik dan #Lamongan.

KPK Ringkus Anggota DPR dari Golkar Dapil Jatim, Eni Maulani Saragih
mpr.go.id
KPK meringkus Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih. Perempuan kelahiran Jakarta, 13 Mei 1970 ini terpilih menjadi anggota DPR dari Partai Golkar daerah pemilihan Jawa Timur 10 meliputi wilayah Kabupaten Gresik dan Kabupaten Lamongan. 

SURYAMALANG.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) memeriksa sembilan orang yang diringkus dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta, Jumat (13/7/2018).

"Sembilan orang yang kami amankan tadi sudah dibawa ke kantor KPK dan sedang dalam proses pemeriksaan secara intensif," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta.

Adapun sembilan orang yang diamankan itu terdiri dari anggota DPR RI, staf ahli, swasta, dan sopir.

"Dari sembilan orang tersebut, ada dari pihak swasta yang kami duga sebagai pihak pemberi, juga ada staf ahli, sopir dan pihak-pihak lain yang terkait yang perlu kami mintakan keterangan," ucap Febri.

Febri menyatakan bahwa tim KPK juga mengamankan uang sejumlah ratusan juta rupiah dalam OTT tersebut.

"Jadi, dari kegiatan tim penindakan sore sampai malam ini ada sekitar sembilan orang yang kami amankan, dan sejumlah uang ratusan juta rupiah yang juga kami bawa ke kantor KPK sebagai barang bukti dari lokasi," tuturnya.

KPK akan mendalami lebih lanjut keterkaitan dugaan pemberian uang tersebut. "Sejauh ini kami duga terkait dengan kewenangan anggota DPR dari Komisi VII," ujar Febri.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih, termasuk yang juga diamankan.

Perempuan kelahiran Jakarta, 13 Mei 1970 ini terpilih menjadi anggota DPR dari Partai Golkar daerah pemilihan Jawa Timur 10 meliputi wilayah Kabupaten Gresik dan Kabupaten Lamongan.

Adapun Komisi VII DPR membidangi sektor energi sumber daya mineral, riset dan teknologi serta lingkungan hidup. Sesuai KUHAP, KPK mempunyai waktu 1X24 jam untuk menentukan status dari pihak-pihak yang diamankan tersebut.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "OTT di Jakarta, KPK Periksa Intensif Sembilan Orang", https://nasional.kompas.com/read/2018/07/13/21135121/ott-di-jakarta-kpk-periksa-intensif-sembilan-orang.

Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help