Malang Raya

Hanya 20 Persen dari 8.000 Aset Pemkot Malang yang Bersertifikat

Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Wasto, dari sekitar 8.000an hanya sekitar 20 persen yang sudah tersertifikasi.

Hanya 20 Persen dari 8.000 Aset Pemkot Malang yang Bersertifikat
SURYAMALANG.COM/Benni Indo
Balai Kota Malang di Jalan Tugu No 1. 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Tidak semua aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Malang tersertifikasi. Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Wasto, dari sekitar 8.000an hanya sekitar 20 persen yang sudah tersertifikasi.

"Dari hasil pendataan dan pencatatan ada sekitar 8.000an aset, dan yang tersertifikasi antara 10 - 20 persen. Memang masih banyak yang belum tersertifikasi," ujar Wasto kepada Surya, Kamis (19/7/2018).

Tidak tersertifikasinya aset itu, menjadi celah berpindah tangannya aset Pemkot itu kepada pihak lain. Wasto mengakui kemungkinan terjadinya celah tersebut. Kasus pemindahtanganan aset Pemkot menjadi milik pribadi kini sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kota Malang.

"Ya, bisa seperti itu (pemindatanganan aset Pemkot seperti ditangani Kejari)," jawab Wasto.

Wasto juga mengakui lebih banyak aset yang belum tersertifikasi. Aset Pemkot belum tersertifikasi karena beberapa faktor, antara lain keterbatasan tenaga di Badan Pertanahan Nasional (BPN), juga masih adanya persoalan pada aset yang harus diidentifikasi.

"Pemohon pensertifikasi itu Pemkot, dan yang melakukan BPN. Biasanya BPN tidak bisa memproses kalau aset itu belum 'clean and clear'. Seumpama ada yang mengaku bahwa seseorang juga memiliki aset itu, maka BPN tidak mau memprosesnya," tegas Wasto.

Aset milik Pemkot itu antara lain berupa lahan kosong juga bangunan. Ada penyewa yang memanfaatkan lahan, ada juga yang menyewa bangunan. Dia mencontohkan aset Pemkot Malang yang berada di kawasan Kecamatan Sukun, yang dijadikan tempat tinggal warga dengan memakai surat izin penggunaan tempat. Warga, kata Wasto, tentu membayar sewa yang telah ditetapkan Pemkot Malang.

Sementara itu, terkait aset Pemkot Malang yang berpindahtangan ke warga yang kemudian ditangani oleh Kejari Kota Malang, Wasto menuturkan, pihaknya mengetahui jika penyewa aset itu tetap membayar sewa setiap tahunnya.

"Berdasarkan data dari BPKAD si dia ini (penyewa aset) selalu membayar sewa," imbuh Wasto.

Dia menegaskan pula pengecekan aset Pemkot dilakukan setiap dua tahun sekali. Pengecekan dilakukan untuk mengetahui nilai set tersebut.

Tags
Malang
Penulis: Sri Wahyunik
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help