Malang Raya

Carut Marut Sertifikasi Aset Pemkot Malang

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mengakui realisasi sertifikasi aset Pemkot tidak sesuai target.

Carut Marut Sertifikasi Aset Pemkot Malang
benni indo
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang Sapto P Santoso setelah menjalani pemeriksaan di Kejari Kota Malang, Rabu (18/7/2018). 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mengakui realisasi sertifikasi aset Pemkot tidak sesuai target.

Kepala BPKAD Sapto P Santoso mengatakan, setiap tahun pihaknya mengajukan 100 bidang aset untuk disertifikasi ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Target kami per tahun itu 100 bidang aset yang dimohonkan untuk disertifikasi. Namun paling-paling hanya 50 bidang yang bisa tersertifikasi, itu kalau lancar," kata Sapto kepada SuryaMalang.com, Jumat (20/7/2018).

Sulitnya pensertifikasian aset milik Pemkot itu, kata Sapto, antara lain karena persyaratan yang cukup ketat.

"Selain itu aset itu kan memiliki riwayat yang cukup panjang, terus ditambah lagi struktur organisasi pengelolaan aset yang beberapa kali berubah sebelum tahun 2012 beralih ke BPKAD. Persyaratan juga harus detil, rinci, dan benar-benar 'clear' kalau aset itu tidak ada sengketa," tegas Sapto.

Meskipun begitu, tegas Sapto, pihaknya setiap tahun mengajukan permohonan sertifikasi aset ke BPN. Saat ini, BPKAD masih mengiventarisasi keseluruhan aset Pemkot Malang. Aset Pemkot Malang jumlahnya sekitar 8.500 bidang. Dari jumlah itu baru 900 bidang aset yang tersertifikasi.

"Inventarisasi masih terus kami lakukan. Kami mengacu kepada catatan aset yang masuk di neraca. Setelah inventarisasi, tahun depan kami lakukan sensus barang milik daerah, termasuk aset baik tanah maupun bangunan," imbuh Sapto.

Sensus itu maksimal dilakukan lima tahun sekali. Sensus itu dilakukan oleh BPKAD.

Terkait dengan aset milik Pemkot Malang yang dipindahtangankan menjadi milik pribadi, yang kini sedang disidik oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang, Sapto menegaskan aset itu masih milik Pemkot Malang. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya perjanjian sewa antara Pemkot dan penyewa.

"Bahkan tahun 2018 ini, si penyewa itu masih membayar sewa. Perjanjian sewa itu berjalan selama lima tahun, namun pembayaran sewa dilakukan per tahun," katanya. Aset yang dipindahtangankan menjadi milik pribadi itu, luasnya sekitar 350 meter persegi. Retribusi sewanya Rp 6.000 per meter persegi.

Sementara itu, perihal aset daerah ini menjadi sorotan di Rpat Paripurna DPRD Kota Malang, Jumat (20/7/2018). Fraksi PDIP dan Golkar, termasuk fraksi yang menyoroti perihal aset ini.

"Aset ini harus benar-benar diatur. Biar diketahui aset Pemkot berapa, bagaimana statusnya, pengelolaan. Mana aset yang masuk ke sektor bisnis, mana yang menjadi tempat tinggal. Semuanya harus diketahui. Ke depan harus ada payung hukum yang disesuaikan dengan Permendagri. Supaya tidk terjadi seperti yang saat ini diusut oleh Kejaksaan itu," tegas Hadi Susanto, Sekretaris Fraksi PDIP.

Tags
Malang
Penulis: Sri Wahyunik
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help