Nasional

Ada Jokowi, Ketua Umum PBNU Kritik Kebijakan Ekonomi Pemerintah

KETUA UMUM PBNU: Percuma manusia bersatu di dalam organisasi, bahkan negara, apabila tidak bisa mengentaskan kemiskinan.

Ada Jokowi, Ketua Umum PBNU Kritik Kebijakan Ekonomi Pemerintah
KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN
Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj. 

SURYAMALANG.COM, JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) Said Aqil Siradj mengkritik paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Menurut Said Aqil, kebijakan itu belum menyentuh rakyat Indonesia secara menyeluruh, terutama warga Nahdlatul Ulama.

"Paket kebijakan ekonomi sudah 14 kali. Tapi belum menyentuh warga NU yang paling bawah," ujar Said Aqil dalam acara Musyawarah Nasional VI Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Grand Ballroom Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Jumat (20/7/2018).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah menteri Kabinet Kerja hadir dalam acara itu.

Said kemudian menyebutkan tetangganya di kampung halamannya di Cirebon yang dinilainya belum ada perubahan dari sisi kapasitas ekonomi.

"Saya punya tetangga di kampung saya di Kempek, Cirebon. Namanya Solikhin, Djumadi, Madrais, Zulkifli, enggak ada tuh yang berubah. Masih begitu-begitu saja," ucap Said Aqil Siradj.

"Sudah 14 kali paket kebijakan ekonomi padahal. Yang berubah barangkali yang di Jakarta," ujar dia.

Said juga mengutip ayat suci Al Quran. Dalam sebuah ayat tertulis bahwa percuma manusia bersatu di dalam organisasi, bahkan negara, apabila tidak bisa mengentaskan kemiskinan.

"Allah menegaskan, sama sekali tidak ada nilai baiknya kamu berorganisasi, berpartai politik, bahkan bernegara, atau ber, apa itu di DPR? RDP ya? Percuma itu RDP di DPR, kecuali yang dibahas, yang dibicarakan, adalah mengentaskan kemiskinan," ujar Said Aqil.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Di Hadapan Jokowi, Said Aqil Kritik Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah", https://nasional.kompas.com/read/2018/07/20/21440221/di-hadapan-jokowi-said-aqil-kritik-paket-kebijakan-ekonomi-pemerintah.

Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved