Malang Raya

Dewan Minta Pemkot Malang Seriusi Pendataan Aset Supaya Tak Carut Marut

Beredar informasi, ada juga aset berupa tanah di seputaran Kecamatan Lowokwaru yang di atasnya telah berdiri bangunan.

Dewan Minta Pemkot Malang Seriusi Pendataan Aset Supaya Tak Carut Marut
SURYA/HAYU YUDHA PRABOWO
PARIPURNA - Plt Wali Kota Malang, Sutiaji bersama pimpinan DPRD Kota Malang dalam rapat paripurna DPRD Kota Malang di Ruang Paripurna DPRD Kota Malang, Jumat (20/7/2018). 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Fraksi PDIP di DPRD Kota Malang meminta supaya kasus pemindahtanganan aset Pemkot Malang ke milik pribadi tidak terulang. Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Kota Malang Hadi Susanto mengaku kaget dengan kasus pemindahtanganan aset tersebut.

"Karena kami tidak tahu, dan tahu-tahu sudah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kota Malang. Kami tahunya setelah kasus ini diperiksa aparat penegak hukum. Padahal penghapusan atau pengalihan aset Pemkot itu ada prosedurnya, termasuk harus sepengetahuan dan persetujuan anggota dewan," tegas Hadi, Sabtu (21/7/2018).

Berkaca pada kasus itu, Hadi mempertanyakan tentang status aset Pemkot yang lain. "Bagaimana dengan aset yang lain. Apakah benar-benar masih menjadi aset Pemkot, atau ada yang sudah berubah. Ini harus ditegaskan, terutama tentang status aset tersebut. Pendataan harus dilakukan secara rinci, dan detil," tegasnya.

Dari informasi yang dihimpun SuryaMalang.com, berubahnya status aset milik Pemkot tidak hanya terjadi di satu bidang yang kini sedang ditangani oleh Kejari Kota Malang.

Beredar informasi, ada juga aset berupa tanah di seputaran Kecamatan Lowokwaru yang di atasnya telah berdiri bangunan. Status tanah itu milik Pemkot Malang, namun tidak diketahui bagaimana dengan status bangunan di atasnya.

"Pada prinsipnya jangan sampai apa yang terjadi ini kembali terjadi," tegas Hadi.

PARIPURNA - Plt Wali Kota Malang, Sutiaji berbincang dengan Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Abdurrochman dalam rapat paripurna DPRD Kota Malang di Ruang Paripurna DPRD Kota Malang, Jumat (20/7/2018). SURYA/HAYU YUDHA PRABOWO
PARIPURNA - Plt Wali Kota Malang, Sutiaji berbincang dengan Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Abdurrochman dalam rapat paripurna DPRD Kota Malang di Ruang Paripurna DPRD Kota Malang, Jumat (20/7/2018). SURYA/HAYU YUDHA PRABOWO (hayu yudha prabowo)

Karenanya fraksi PDIP meminta supaya Pemkot Malang mendata aset supaya tidak carut marut. Hadi meminta Pemkot juga membuat payung hukum yang disesuaikan dengan Permendagri yang mengatur perihal aset.

Hal itu bakal menjadikan pengelolaan aset semakin jelas, termasuk pengaturan tentang nilai retribusi, perihal perjanjian sewa menyewa aset, juga status aset.

"Apalagi kalau bisa menambah pendapatan daerah dari pengelolaan aset itu," pungkas Hadi.

Tidak hanya PDIP, fraksi Golongan Karya juga menyoroti perihal aset. Plt Wakil Ketua DPRD Kota Malang yang berasal dari fraksi Golkar, Choeroel Anwar menegaskan pengelolaan aset masih belum maksimal.

"Karenanya fraksi Golkar mendorong Pemkot supaya lebih tegas dan transparan dalam mengelola aset," tegas Choeroel.

Sementara itu, Plt Wali Kota Malang Sutiaji menegaskan pendataan dan penataan aset menjadi komitmen Pemkot Malang. "Karena itu juga menjadi catatan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), supaya ada pembenahan aset. Aset ini nantinya harus terkomputerisasi," ujar Sutiaji. Ia mencontohkan perlunya pendataan aset yang berada di bawah naungan instansi lain.

Seperti diberitakan, saat ini Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang sedang menyelidiki kasus pemindatanganan aset Pemkot Malang ke tangan pribadi di Jl BS Riadi Kota Malang. Aset Pemkot itu berupa tanah seluas 350 meter persegi. Kini di atas tanah itu berdiri rumah toko, dan memiliki sertifikat hak milik atas nama perseorangan.

Ada dugaan proses pemindahtanganan aset itu dilakukan secara ilegal sehingga merugikan keuangan negara. Karenanya jaksa melihat ada indikasi tindakan korupsi dalam kasus tersebut.

Tags
aset
Malang
Penulis: Sri Wahyunik
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help